Semarang, Infojateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng menandatangani nota kesepakatan untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, agraria, dan tata ruang, termasuk perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Penandatanganan dilakukan di Aula Kantor Wilayah BPN Jateng, Semarang, Senin (20/10/2025), dan dihadiri sejumlah bupati serta pejabat Pemprov Jateng.
Kesepakatan ini menjadi langkah strategis menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memperkuat tata kelola aset dan investasi di Jawa Tengah.
Tahun 2025, BPN dan Pemprov Jateng akan menyiapkan sertifikasi 240 bidang tanah LP2B di tiga kabupaten, masing-masing 80 bidang di Cilacap, Blora, dan Wonosobo.
Selain itu, juga dilakukan pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Klaten, serta sertifikasi 52 aset Pemprov di enam kabupaten: Sragen, Kudus, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, dan Cilacap.
Kepala Kanwil BPN Jateng Lampri menegaskan, sertifikasi LP2B merupakan upaya penting menjaga lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan.
“LP2B tidak boleh dialihfungsikan, karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan jangka panjang,” jelas Lampri.
Berdasarkan data BPN, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Jawa Tengah mencapai 987.468 hektare, dengan sebaran LP2B terbesar di Cilacap (53.000 ha), Blora (48.967 ha), dan Wonosobo (10.168 ha).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, sertifikasi tanah dan penataan ruang yang baik memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor. “Kalau tata ruang dan pertanahan kita kuat, investasi pasti datang,” ujarnya.
Ia menyebut, Jawa Tengah memiliki posisi strategis di tengah Pulau Jawa, serta potensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sektor pertanian, Jateng berkontribusi 16,5 persen terhadap produksi gabah nasional, atau sekitar 11 juta ton per tahun. Karena itu, Gubernur menekankan pentingnya keseimbangan antara sektor pertanian dan industri.
“Saya minta kabupaten/kota segera menyiapkan zonasi kawasan industri sebelum Desember 2025. Sistemnya harus one gate service, perizinan mudah, lahan siap pakai, dan terintegrasi,” tegasnya.
Selain urusan investasi dan pangan, Gubernur juga menyoroti kolaborasi dengan BPN dalam program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin ekstrem.
“Kalau rumah sudah layak, maka kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ikut meningkat,” tambahnya. (eko/redaksi)
