Boyolali, infojateng.id – Gubernur Ahmad Luthfi menyulap desa menjadi potensi perekonomian besar di Jawa Tengah.
Yakni melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus tumbuh dan naik kelas, hingga keberadaan Desa Mandiri telah menjadikan ekonomi Jateng semakin maju.
Sebagai catatan, dalam peringatan Hari Desa Nasional 2026 ini, Jateng dipilih menjadi lokasi puncak peringatan di skala nasional. Lokasinya di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, berlangsung meriah, Kamis (15/1/2026).
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto hadir secara langsung.
Ahmad LUthfi menekankan UMKM merupakan salah satu nafas perekonomian di Jawa Tengah. Di mana jumlah UMKM di Jawa Tengah sekitar 4,2 juta dengan sekitar 3 juta diantaranya berada khususnya di pedesaan.
“Itu potensi desa yang perlu kita kembangkan. Artinya perlu kita tingkatkan lagi dinas koperasi dan UMKM kita khususnya mereka yang UMKM menengah di mana ia punya kualifikasi ekspor. Kita guidance ini bekerja sama dengan kementerian perdagangan,” kata Luthfi.
Di antaranya UMKM yang ada di pedesaan itu juga ada yang sudah menjadi Desa Ekspor. Yaitu desa yang memiliki usaha skala menengah yang mempunyai kualifikasi ekspor.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga memaparkan secara umum kondisi desa di wilayahnya.
Ia menyebut, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, sekitar 7.810 desa yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
Maka dari itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berkomitmen untuk mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan.
Sebagaimana yang Ahmad Luthfi sampaikan tentang desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah dan nasional.
Berdasarkan data indeks desa di Jawa Tengah, pada tahun 2025 sudah tidak ada kategori desa sangat tertinggal.
Sementara jumlah desa mandiri sekitar 28,27 %, kemudian desa maju sebanyak 3.291 desa atau 50,2 %, dan sebanyak 1.666 desa masuk kategori desa berkembang.
“Memang desa di Jawa Tengah itu adalah desa yang terbesar di Indonesia. Jumlahnya 7.810, di mana kualifikasi desa kita hampir 78 % sudah mandiri, maju, dan berkembang. Hanya 15 desa yang tertinggal dan terpencil (yang menjadi prioritas intervensi agar naik kelas),” papar Ahmad Luthfi.
Ia juga menjelaskan bahwa program desa telah menunjukkan progres yang baik. Hasilnya ada 154 Kawasan Perdesaan yang terdiri dari 6 kawasan Meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan juga peternakan.
Kemudian ada 2.331 Desa Mandiri Energi, terdiri dari 2.138 Desa mandiri energi inisiatif, 165 desa mandiri energi berkembang dan 28 desa mandiri energi mapan.
Selain itu ada 899 Desa dan Kampung Wisata, terdiri dari 685 desa wisata rintisan, 173 desa wisata berkembang dan 39 desa wisata maju.
Program tersebut juga didorong oleh program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan atau Dampingan.
Program ini sekaligus sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Total pada 2025 ada 76 desa dampingan dari 49 OPD Provinsi Jawa Tengah.
Sementara pada periode 2019-2025 total desa dampingan sebanyak 452 desa dengan total anggaran lebih kurang Rp112,5 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari kolaborasi APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.
“Di tempat kita punya desa-desa unggulan. Desa mandiri energi kita punya, di mana 60 persen energi dari gas alam dan biogas. Mandiri sampah kita punya, dan banyak lagi,” ujarnya.
Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan desa merupakan subjek pembangunan sebagaimana arahan Presiden Prabowo. Hari Desa Nasional merupakan momentum untuk menyatukan energi dalam membangun desa.
“Kita akan ciptakan supaya ekonomi desa bangkit dna tumbuh. Ini merupakan salah satu astacita Presiden Prabowo Subianto tentang pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Membangun desa sejatinya membangun Indonesia. Landasan besar itu harus kita sematkan,” kata Yandri. (eko/redaksi)
