Jepara, infojateng.id – Bupati Jepara Witiarso Utomo, bersama Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar, menerima kunjungan kerja Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Nur Saadah beserta jajaran anggota di Ruang Kerja Bupati, Senin (26/1/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyinergikan program ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, hingga pembangunan infrastruktur di Bumi Kartini.
Dalam sambutannya, Bupati Witiarso menyampaikan apresiasi atas kunjungan perdana Komisi D DPRD Jateng di masa kepemimpinannya tersebut.
Dalam kesempatan ini, ia memaparkan sejumlah capaian, termasuk optimalisasi bantuan Inpres Irigasi senilai Rp86 miliar yang telah rampung dibangun pada 2025 lalu sebagai pilar ketahanan pangan daerah.
”Melalui pembangunan ini kita targetkan yang sebelumnya panen 6 ton per hektare bisa meningkat menjadi 6,5 ton per hektare,” ujar Witiarso.
Ia memproyeksikan produktivitas tersebut akan meningkat bertahap hingga menyentuh 8 ton per hektare dalam lima tahun ke depan, yang didukung dengan pendampingan teknologi tani secara intensif kepada para petani.
Beralih ke sektor infrastruktur, fokus utama Pemkab Jepara tertuju pada perbaikan jalan provinsi yang menjadi urat nadi ekonomi antarwilayah
Witiarso mengungkapkan bahwa dari total usulan sekitar Rp120 miliar tahun ini, baru terealisasi sebesar Rp7,9 miliar.
Ia berharap usulan tersebut dapat segera disetujui guna mempercepat akselerasi ekonomi di Jepara.
Selain perbaikan jalan yang sudah ada, Pemkab Jepara juga tengah menyiapkan wacana pelebaran ruas jalan alternatif melalui Kedung – Wedung.
Bupati mengaku akan segera berkoordinasi dengan Bupati Demak untuk mematangkan rencana ini demi menunjang mobilitas industri.
Ketergantungan pada satu akses utama menuju Ibu Kota Provinsi selama ini dinilai sering menghambat arus investasi yang masuk ke Jepara.
Upaya mitigasi bencana juga menjadi perhatian serius bupati, terutama setelah bencana banjir dan longsor di Desa Tempur yang memutus akses warga.
“Kemarin di Tempur juga terdampak bencana banjir dan longsor yang memutus akses sehingga warga terisolir. Kami berharap dan kemarin sudah kita cek, agar dibuatkan akses alternatif melalui Sumanding (Kabupaten Pati),” imbuhnya.
Usulan tersebut menurut Bupati merupakan solusi jangka panjang agar warga tidak lagi terisolasi saat bencana melanda.
Menanggapi berbagai paparan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Nur Saadah memastikan bahwa alokasi aspirasi untuk Kabupaten Jepara, baik melalui Bantuan Keuangan Kabupaten maupun Desa, tergolong cukup tinggi.
”Untuk jalan Jepara – Keling ada tambahan Rp7,9 Miliar, dan perawatan untuk nambali yang bolong-bolong itu ada sekitar Rp2,2 miliar,” kata Nur Saadah.
Menutup pertemuan tersebut, Nur Saadah memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Pemkab Jepara dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, yang kini menyisakan kurang lebih 2.000 jiwa.
Keberhasilan ini dinilai berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Ia berharap sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi terus terjalin demi kesejahteraan masyarakat luas. (eko/redaksi)
