Batang, infojateng.id – Alur Sungai Sambong di kawasan TPI Klidang Lor kini tengah menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang.
Penumpukan sedimentasi yang kian menebal bukan sekadar isu lingkungan, melainkan hambatan nyata bagi roda ekonomi nelayan lokal.
Guna mengurai benang kusut tersebut, jajaran Pemkab Batang menggelar rapat koordinasi strategis di awal tahun ini.
Fokus utamanya yaitu memastikan kapal-kapal nelayan bisa melaut tanpa terjebak dangkalnya muara.
Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Batang Agung Wisnu Bharata saat pertemuan dengan Penjabat (Pj) Sekda Batang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Ruang Abirawa Bupati Batang, Selasa (27/1/2026).
Agung mengungkapkan, bahwa langkah konkret telah masuk dalam peta jalan tahun ini. Melalui PPP Klidang Lor, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah mengunci anggaran awal untuk menjaga nafas pelabuhan.
“DKP Provinsi Jawa Tengah melalui PPP Klidang Lor pada tahun 2026 telah mengalokasikan anggaran pengerukan sebesar Rp50 juta dan perbaikan breakwater sisi timur sebesar Rp144 juta,” jelas Agung.
Tak berhenti di situ, rencana jangka panjang untuk tahun 2027 pun sudah dibidik.
Nantinya, akan ada penambahan anggaran pengerukan, peninggian jeti, hingga pembangunan tempat tambat labuh baru di area eks Sungai Sambong yang merupakan aset milik Pemprov Jateng.
“Selain masalah lumpur, tantangan lain yang dihadapi adalah kesemrawutan parkir kapal,” terangnya.
Dalam rapat tersebut, disepakati pembentukan tim khusus untuk mendata kapal yang masih aktif maupun yang sudah menjadi “bangkai”.
Tim ini akan bekerja sama dengan Syahbandar Perikanan dan Pengawas Perikanan untuk menyisir sepanjang Sungai Sambong.
“Tujuannya jelas, yakni membersihkan kolam tambat labuh dari kapal-kapal rusak yang selama ini hanya mempersempit ruang gerak nelayan,” ujarnya.
Sementara Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batang Teguh Tarmujo, turut memberikan catatan penting bagi pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa solusi pengerukan harus dibarengi dengan kesiapan alat yang mumpuni.
Teguh mengusulkan agar Baperrida Kabupaten Batang menambah anggaran pada APBD 2026, khususnya untuk pembongkaran kapal dan pengadaan alat berat.
“Perlu pengadaan alat kapal keruk yang baru karena kapal yang ada saat ini sudah perlu dilakukan peremajaan,” tegas Teguh, perwakilan dari nelayan.
Adapun Hasil Rekomendasi Utama:
“Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi titik balik bagi nelayan Klidang Lor agar Muara Sambong kembali dalam kondisi ideal, mendukung aktivitas perikanan yang menjadi urat nadi warga Batang,” pungkasnya. (eko/redaksi)
