Kudus, infojateng.id – Belasan siswa kelas III SDN 2 Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus terpaksa belajar di ruang kelas yang atapnya nyaris roboh. Ketiadaan ruang kelas membuat pihak sekolah memaksakan para siswa belajar di dalam ruang kelas yang rusak parah.
Kondisi memprihatinkan itu terungkap saat Ketua DPRD Kudus H Masan SE MM menggelar sidak ke SDN 2 Ngembalrejo, Kamis lalu. Bahkan dilihat dari luar, sebagian genting sudah copot menyisakan lubang besar. Sementara ruang guru yang sudah rusak telah dikosongkan.
Wakil Ketua DPRD Kudus H Mukhasiron SAg dan Sulistyo Utomo SE MM, serta Ketua Komisi D Mardijanto SE MH ikut dalam sidak tersebut. Kepala Bappeda Kudus Sulistyowati turut mendampingi pimpinan DPRD Kudus.
Plt Kepala SD 2 Ngembalrejo Mardi Susanto menuturkan, ruang yang digunakan siswa kelas 3 itu sebenarnya ruang laboratorium yang dipaksakan untuk kegiatan belajar mengajar setiap hari.
“Ada tiga ruang kelas yang rusak parah. Untuk kelas III kami pindahkan ke laboratorium yang sebetulnya kondisinya juga membahayakan. Sementara untuk kelas II dan V tetap belajar di ruang kelasnya meski kondisinya juga rusak,” katanya.
Mardi menambahkan, kondisi kerusakan itu sebenarnya sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Ruang kelas yang rusak itu terakhir diperbaiki tahun 2002 lalu.
“Tahun 2020 kami mendapatkan anggaran untuk rehab ringan yang kami gunakan untuk memperbaiki ruangan yang lain,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kudus Sulistyo Utomo SE MM melihat salah satu ruangan SDN 2 Ngembalrejo, kecamatan Bae, Kudus yang rusak parah.
Selain ruang kelas II, Mardi mengungkapkan ruang guru juga mengalami kerusakan parah. Semoga ada anggaran untuk perbaikan dalam waktu dekat ini,” ujarnya.
Ketua DPRD Kudus H Masan mengaku kaget melihat sebanyak 13 siswa kelas tiga belajar di ruang kelas yang atapnya sudah nyaris ambruk. “Sangat memprihatinkan di Kabupaten Kudus masih ada kondisi sekolah yang seperti ini. Bagaimana ini perencanaan dari Disdikpora,” katanya.
H Masan menambahkan, pihaknya berkali-kali meminta Disdikpora untuk menyetorkan data sekolah rusak baik ringan, sedang, dan berat ke DPRD Kudus. Data itu penting sebagai acuan pengalokasian anggaran yang bersumber dari pokir anggota DPRD Kudus.
“Saya masih sering melihat sekolah yang sudah bagus malah dapat anggaran. Ini salah satunya disebabkan data yang disampaikan kurang lengkap. Perencanaan dari Disdikpora jelas buruk melihat di Kudus masih ada sekolah seperti ini,” katanya.
