Semarang, Infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mencatat keberhasilan dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jateng pada Maret 2025 turun menjadi 9,48%, dibandingkan pada September 2024 di angka 9,58%.
Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai program terpadu lintas sektor yang dijalankan Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antarinstansi, mulai dari pusat hingga pemerintah kabupaten/kota.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan, penurunan bentuk nyata dari keberhasilan program-program yang dilaksanakan secara kolaboratif.
“Ini tidak bisa bekerja secara sektoral. Harus satu data, satu arah,” ujar Endang, Rabu (30/7/2025).
Beberapa faktor pendorong penurunan angka kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan I 2025 yang mencapai 1,8%. Hal ini menjadikan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua secara nasional, setelah Maluku Utara.
Adapun kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jateng berasal dari sektor industri dan sektor pertanian pada triwulan I. Hal itu menyumbang pertumbuhan signifikan, juga menjadi pilar penting dalam menggerakkan ekonomi daerah.
“Fokus Bapak Gubernur Luthfi pada ketahanan pangan terbukti berdampak positif terhadap pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan. Produksi padi pada triwulan I 2025 mencapai 2,94 juta ton gabah kering giling, naik signifikan dibandingkan periode sebelumnya 2,55 juta ton gabah kering giling,” jelas Endang.
Penurunan kemiskinan juga tidak lepas dari peningkatan investasi. Pemerintah mendorong pertumbuhan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang dan Kawasan Industri Kendal, yang mulai menunjukkan hasil melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kegiatan ekspor-impor.
“Investasi juga memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan,” tuturnya.
Endang menambahkan, Pemprov Jateng kini mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), guna memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran.
“Harus dilakukan update data agar lebih akurat dan responsif. Komitmen semua pihak dari gubernur, wakil gubernur, sekda hingga bupati/wali kota telah ditunjukkan lewat sinergi yang konkret di lapangan,” imbuhnya.
Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang stabil, sinergi lintas sektor, dan basis data yang semakin baik, Pemprov Jateng optimistis dapat terus menurunkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
“Pemberdayaan masyarakat adalah kunci. Bantuan harus tepat sasaran dan berkelanjutan. Sinergi dan transparansi data adalah landasan menuju Jateng yang lebih sejahtera,” ungkapnya. (eko/redaksi)
