Jepara, Infojateng.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara luring dan daring di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Senin (20/11/2023).
Tito mengatakan bahwa dalam rapat akan dibahas dua topik tambahan, yakni masalah kebijakan penetapan upah minimum 2024 dan mengenai perdagangan karbon.
“Sosialiaasi PP Nomor 51/2023 tentang perubahan menyangkut masalah perburuhan, perindustrian, pengusaha, perlu dicari formula yang pas, yang jadi titik temu antara pengsuaha dan buruh. Begitu ada gejolak di daerah, gubernur diharapkan bisa menjelaskan, karena ada potensi gejolak, baik dari buruh atau pengusaha. Ada isu lain mengenai iklim. Bagaimana stabilisasi tentang karbon, karbon monoksida, karbondioksida,” papar Tito.
Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah mengatakan, bahwa 21 November 2023 adalah batas akhir untuk seluruh gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.
Sedangkan penetapan kabupaten/kota paling lambat 30 November 2023. Gubernur mengacu pada PP Nomor 51/2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
“Pokok substansinya PP Nomor 51/2023 beberapa hal antara lain kebijakan UMP berlaku untuk pekerja dibawah satu tahun, kebijakan ditetapkan sesuai kondisi dan ketenagakerjaan di wilayah maka dari itu pakai 3 variabel utama yaitu inflasi, pertembuhan ekonomi dan indeks tertentu yakni kontribusi ukuran ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonkmi di wilayah bersangkutan, dan bagi pekerja diatas satu tahun atau lebih wajib diberlakukan kebijakan berbasis produktivitas atau kinerja menggunakan instrumen struktur skala upah yang diberlakukan oleh perusahaan bukan kepala daerah,” jelas Ida.
Direktur Pengawasan Aset Digital OJK, Lufaldy Ernanda memaparkan mengenai carbon trading atau penjualan karbon.
Ia menuturkan, bahwa potensi luar biasa bagi Indonesia karena menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.
Ditambahkan, Indonesia telah meluncurkan Perdagangan Perdana Bursa Karbon Indonesia, di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), di Jakarta, pada 26 September 2023 lalu.
“Menurut arahan Presiden Joko Widodo, ada kurang lebih 1 gigaton CO2 potensi pengeluaran gas karbon yang bisa ditangkap yang bernilai Rp3.000 triliun,” kata Ernanda.
Deputi Bidang Statustik Distrbusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Pudji Suwantini memaparkan tren selama 5 tahun terakhir.
“Bulan November selalu terjadi inflasi dibandingkan bulan Oktober tiap tahunnya. Secara umum, komoditas penyumbang andil yakni telur ayam ras, daging ayam ras dan bawang merah,” kata Pudji.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy juga mengungkapkan stok beras dan beberapa komoditas hingga akhir tahun 2023.
“Untuk beras sampai dengan akhir Desember prediksi 7,8 juta ton cukup untuk 95 hari kalender atau sampai panen berikutnya. Begitu juga jagung untuk stok 1,9 juta ton cukup untuk 46 hari kalender,” tandas Edhy. (eko/redaksi)
