Semarang, Infojateng.id – Penarikan kepala daerah PDIP dari retret Magelang gara-gara penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bikin geger. Ini bisa jadi bom waktu buat hubungan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Pengamat Politik Undip, Wahid Abdulrahman, langkah Megawati ini bakal berdampak besar buat hubungan pusat-daerah. Apalagi buat daerah yang masih bergantung dengan dana dari pemerintah pusat. Bisa jadi, kondisi bakal makin panas.
“Nggak bisa dipungkiri, sikap Megawati ini respon keras atas penahanan Hasto oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Ganggu Hasto itu kayak ganggu marwah partai dan tentu saja Bu Mega,” kata Wahid di Semarang, Sabtu (22/02/2025).
Wahid, yang lagi naik daun di dunia politik, bilang kalau kasus Hasto ini nggak bisa dilepas dari dinamika hubungan antara Prabowo sebagai presiden dan Megawati sebagai queen PDIP. Apalagi kalau penahanannya bukan dari operasi tangkap tangan (OTT).
“Penetapan Hasto sebagai tersangka pasti ada pemicunya. Sebagai Sekjen, dia itu simbol PDIP setelah Bu Mega. Jadi wajar kalau PDIP ngerasa ini bukan sekadar urusan hukum, tapi juga serangan politik,” tambah Wahid.
Menurutnya, Megawati itu orang yang teguh banget dalam memegang ideologi partai. Nggak mudah mengubah pendirian beliau, apalagi dalam situasi kayak gini.
Kondisi ini bisa bikin pemerintahan Prabowo makin sulit, lho! Tanpa dukungan PDIP, semangat buat menjalankan program pembangunan bisa ketahan. Bahkan, ada potensi PDIP bakal ambil jalan oposisi total! Padahal, selama ini Mega dan Prabowo udah berusaha merajut hubungan politik yang adem.
“Krisis ini bisa bikin hubungan pusat-daerah makin tegang, terutama buat daerah yang masih bergantung fiskal ke pusat. Politik emang punya pengaruh besar dalam distribusi program pemerintah,” ujar Wahid, yang kini lagi studi doktor politik di Jerman.
Menurut Wahid, kondisi ini perlu dimitigasi biar nggak makin chaos. Harus ada sosok yang bisa menjembatani kedua belah pihak sebelum makin parah.
“Hubungan baik antara Bu Mega dan Prabowo bisa jadi kunci buat meredam ketegangan ini. Kalau nggak segera diredam, program pemerintah bisa terancam macet,” tutup Wahid. (one/redaksi)
