Kudus, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan tidak boleh ada pihak yang bermain-main atau memotong anggaran bantuan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Termasuk salah satunya bantuan renovasi RTLH yang dianggarkan Pemprov Jateng senilai Rp 20 juta per unit.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan dan melepas pemberangkatan 1.910 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik RTLH di Universitas Muria Kudus (UMK), Selasa (21/7/2025).
Ia berpesan kepada mahasiswa KKN Tematik RTLH dari UMK agar melaporkan apabila menemukan kejanggalan praktik di lapangan terkait RTLH.
“Tahun 2025 ini, sudah dinaikkan jadi Rp 20 juta per unit. Begitu (sampai masyarakat) tidak Rp 20 juta, laporkan saya. Akan saya cek, dan saya laporkan ke polisi,” kata Luthfi menanggapi pertanyaan dari seorang mahasiswi UMK, Ulfa Khoirunnisa.
Luthfi menjelaskan, pada 2025 ini Pemprov Jateng sudah mengalokasikan renovasi 17.000 unit RTLH dengan nilai mencapai sekitar Rp 340 miliar Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
Masing-masing unit RTLH menerima bantuan sebesar Rp 20 juta. Nilai tersebut naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 15 juta per rumah.
Selain Pemprov Jateng, masing-masing kabupaten/kota juga memiliki alokasi untuk RTLH dengan nilai yang beragam per unitnya. Untuk Pemerintah Kabupaten Kudus alokasi RTLH sebesar Rp 15 juta per unit.
“RTLH ini semua melakukan, tidak hanya provinsi. Kabupaten juga melakukan, CSR melakukan, BAZNAS melakukan, Bank Jateng melakukan, dan lainnya. Khusus Provinsi Rp 20 juta per unit,” jelasnya.
Luthfi menambahkan, KKN Tematik RTLH yang dilakukan oleh mahasiswa UMK tersebut merupakan salah satu cara untuk memastikan bantuan RTLH tetap sasaran. Mahasiswa KKN juga menjadi agen pengawasan praktik RTLH di lapangan.
“Itulah tugas adik-adik sekalian. Jadi tugasnya cek, ricek, final cek. Hasilnya laporkan kita,” pesannya.
Sebelumnya, dalam dialog yang dilakukan dengan ribuan mahasiswa peserta KKN Tematik RTLH, Luthfi mendapatkan pertanyaan dari mahasiswi Prodi Manajemen UMK, Ulfa Khoirunnisa.
Saat survei di tempat KKN bersama timnya beberapa waktu lalu, ia mendapat informasi bahwa uang yang sampai ke penerima adalah Rp 15 juta.
Jumlah itu ia mintakan klarifikasi langsung kepada Gubernur Jawa Tengah. Ternyata informasi yang diterima oleh Nisa merupakan angka bantuan RTLH tahun sebelumnya.
Di mana bantuan dari Pemprov untuk RTLH tahun 2024 sebesar Rp 15 juta, begitu juga dengan nilai bantuan dari Pemkab Kudus.
“Saya ingin minta klarifikasi, waktu survei kemarin dapat info warga terimanya Rp 15 juta untuk RTLH, tidak sesuai yang disampaikan oleh Pak Gubernur sebesar Rp 20 juta. Ternyata ada miskomunikasi tadi, sehingga tadi saya tanyakan ke Gubernur,” ujar Nisa saat ditemui usai acara.
Nisa menambahkan, penjelasan dari Gubernur Ahmad Luthfi cukup jelas untuk memberikan pemahaman terkait miskomunikasi nilai bantuan RTLH tersebut.
Ia berterima kasih kepada Gubernur yang sudah hadir dan memberikan arahan kepada para mahasiswa.
“Tadi saya tanyakan agar tidak terjadi penyelewengan dana RTLH di Jawa Tengah. Pak Luthfi juga menjelaskan, bahwa penerima bantuan itu ada tiga tingkatan. Tadi juga dapat pesan agar menjaga diri dan nama baik universitas,” ujarnya. (eko/redaksi)
