PEMALANG – Pemerintah Indonesia di tengah pandemi dan era revolusi 4.0 berupaya meningkatkan sumber daya manusia agar mencapai tatanan baru kehidupan berbasis digital melalui program literasi digital. Program diselenggarakan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan format webinar dan telah dimulai sejak Mei 2021.
Salah satunya, webinar yang digelar untuk masyarakat Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Kamis (22/7/2021). Kegiatan yang kali ini dipandu oleh Fernand Tampubolon menghadirkan sejumlah narasumber yang terdiri dari Diana Belinda (graphologist), Murniandhany Ayusari (content writer), Misbachul Munir (fasilitator UMKM desa), Cahyono (guru madrasah). Juga hadir Safira Hasna (wakil 2 Mbak Jawa Tengah 2019) sebagai key opinion leader.
Masing-masing pemateri berdiskusi dengan membawa tema “Memajukan Pariwisata Desa melalui Media Digital’ serta kaitannya dengan literasi digital yang mencakup digital culture, digital skill, digital safety, dan digital ethics.
Dalam paparannya, Misbachul Munir antara lain mengatakan, meningkatnya perkembangan teknologi digital dan pengguna media sosial menjadi fenomena yang mengubah perilaku masyarakat atas kebutuhan berwisata. Bahkan, menurutnya, peningkatan pengguna medsos sebanding dengan pertumbuhan pariwisata. Hal ini tak lain karena pemanfaatan media digital sebagai salah satu media mempromosikan tempat wisata.
Menurut Munir, digitalisasi pariwisata merupakan upaya strategis pertumbuhan sektor wisata. Sehingga, kecakapan dalam menggunakan medsos penting bagi pengelola wisata.
“Digitalisasi menumbuhkan startup di bidang pariwisata, berkembangnya wisata virtual saat pandemi melalui video dan virtual tour, akses layanan wisata juga menjadi lebih mudah, di samping semakin bertumbuhnya tren ekonomi dan gaya hidup. Saat ini wisata tidak lagi menjadi kebutuhan pelengkap, namun pokok,” ujar Munir.
Digitalisasi pariwisata juga mempermudah pengelolaan keuangan, sistem kerja, serta sistem informasi. Juga, kemudahan penggunaan tiket elektronik dan pelayanan pengguna jasa wisata. Bahkan untuk mencari informasi seputar wisata konsumen juga bisa memanfaatkan mesin pencari untuk mendapatkan rekomendasi wisata terbaik.
“Di masa pandemi, mengembangkan potensi desa menjadi tempat wisata merupakan opsi terbaik. Dengan sistem pengelolaan secara swadaya, swakelola, dan partisipasi warga tentu akan memberikan lapangan ekonomi baru untuk kemajuan desa,” imbuhnya.
Pengembangan wisata desa bagi masyarakat dapat menumbuhkan lapangan kerja baru, munculnya kuliner khas, mendongkrak UMKM, memunculkan content creator dalam mempromosikan destinasi dan potensi wisata desa. Sementara dari pihak pemerintah desa, pengembangan potensi wisata dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, mempersempit kesenjangan sosial, terbentuknya prakarya dan swadaya masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan potensi desa.
“Ketika kita jeli melihat potensi, hal itu bisa dikembangkan dan dikelola menjadi tempat wisata. Juga, bisa menjadi upaya untuk menumbuhkan kecintaan pada produk Tanah Air. Sebab, dalam pengelolaan wisata akan melibatkan banyak sektor yang berujung meningkatkan ekonomi,” jelasnya.
Sedangkan dalam keamanan digitalisasi wisata, narasumber lain Cahyono menitikberatkan pada keamanan pengelolaan wisata. Ia menilai media sosial dan internet merupakan kombinasi tepat dalam mempromosikan wisata. Melalui media sosial, pencarian informasi akan menyajikan berbagai alternatif pilihan yang dibutuhkan. Selain itu, media digital juga memudahkan untuk menjalin jejaring.
“Namun yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana keamanan digital dalam pengelolaan wisata di dunia digital. Sebab, keterhubungan antar pengguna secara global membuat keamanan data menjadi hal yang perlu perhatian serius. Caranya dengan memproteksi perangkat digital dan identitas digital akun yang digunakan untuk pengelolaan wisata,” urai Cahyono.
Perangkat digital memiliki peran vital dalam melakukan aktivitas digital. Oleh sebab itu keamanan perangkat dengan memanfaatkan fitur kata sandi, fingerprint dan face authentication itu sangat diperlukan.
“Bagi pengelola wisata memastikan keamanan akun tentu sangat vital karena jika pengelolaannya tidak baik akan berpengaruh pada rating pariwisata. Sebab, rekam jejak digital pada akun wisata menjadi pertimbangan orang untuk menggunakan jasa pelayanan wisata itu. Oleh sebab itu ada baiknya memisahkan penggunaan akun pribadi dan akun pengelolaan wisata,” tambahnya.
Melindungi data pribadi seperti alamat email yang menjadi modal utama mengakses platform digital, tidak membagikan kata sandi, PIN, maupun OTP, merupakan hal yang juga penting untuk dijaga.
“Pariwisata desa pun harus beradaptasi dengan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengoptimalkan potensinya. Sehingga literasi digital juga penting bagi pengelola wisata, termasuk dalam hal keamanan digital,” pungkas Cahyono. (*)
