PATI – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar audiensi dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Pati, Rabu (17/11) pagi. Audiensi tersebut berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Pati.
Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan dan perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Pati. Dalam audiensi tersebut pihaknya membahas keberlangsungan kerjasama Jaminan Kesehatan (JKN) bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.
Dalam kesempatan itu, perwakilan dari BPJS Kesehatan menyebutkan, di tahun 2021 ada kekurangan anggaran terkait dengan keberlangsungan program PBPU BP Pemda Kabupaten Pati. Namun, pihaknya mengaku telah diminta oleh Bupati Pati untuk tetap melanjutkan program tersebut.
“Kami diminta untuk tetap melanjutkan program tersebut. Sehingga kami melakukan audiensi ini agar DPRD Kabupaten Pati berkenan untuk menandatangani Pakta Integritas bersama Bupati Pati sebagai bentuk komitmen kepastian pembayaran iuran untuk segmen kepesertaan PBPU BP Pemda Kabupaten Pati di tahun 2021 ini,” jelasnya.
Selain itu, pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Pati juga meminta, agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengalokasikan kebutuhan anggaran untuk segmen kepesertaan PBPU BP Pemda Kabupaten Pati di tahun 2022 mendatang. Serta kekurangan anggaran di tahun 2021.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto menyampaikan, dari data yang ada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pati merasa kewalahan. Lantaran memang dari pihak BPJS Kesehatan sudah menaikkan tarifnya.
“Jangan semuanya dibebankan kepada Pemda. Masak Pemda harus membiayai BPJS saja, sedangkan yang lain kantornya suruh tutup,” paparnya.
Ia meminta, agar BPJS Kesehatan Kabupaten Pati juga menyampaikan ke pusat. Tidak hanya meminta surat dari presiden dan menteri.
“jangan hanya minta surat dari presiden dan menteri terus anda bisa bebankan kepada Pemda. Ini yang menjadikan keberatan dan akhirnya mengambang seperti ini,” ucapnya.
Selain itu, dirinya juga menyayangkan terkait persetujuan dari BPJS Kesehatan yang menyetujui kepesertaan PBI yang dikelola oleh klinik-klinik swasta sedangkan Puskesmas malah diabaikan, yang peralatan nya sendiri sudah lengkap bila dibandingkan klinik.
“Harusnya uang ini ke Pemda dan ditarik kembali jangan malah ditaruh ke klinik, PBI masukan ke faskes Puskesmas dan kalopun mereka mau pindah silahkan menunggu tiga bulan sesuai mekanismenya,” terangnya.
Terkait kekurangan anggaran nya ini, kita harus memahami bersama karena memang ada virus Covid ini, dan semua anggaran dikurangi untuk penanganannya, dalam arti memang dihutang dulu. “Namun BPJS Kesehatan tidak usah khawatir karena ada anggaran 36 Milyar dan di perubahan nanti jadi bisa untuk menutupnya sehingga tidak dipermasalahkan oleh Pusat,” pungkasnya.
