Jepara, infojateng.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Haizul Maarif mengajak generasi muda untuk berjihad melawan hoaks. Apalagi menjelang pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kabar bohong ini sudah mulai hangat dan merebak di dunia maya.
Hal ini disampaikan Haizul Maarif dalam dialog interaktif Menjaring Aspirasi Masyarakat Jepara (Jaring Asmara), pada Jumat (27/1/2023), di Radio Kartini FM Jepara. Dialog yang dipandu oleh Kabid Komunikasi Diskominfo Muslichan, juga menghadirkan narasumber Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jepara Arif Darmawan.
“Jihad melawan hoaks ini bagian dari amal makruf nahi mungkar. Akan ada kebaikan untuk melawan segala kezaliman,” ungkap Haizul Maarif.
Haizul menyoroti berita bohong mulai merebak, menjelang Pemilu 2024. Dikatakan, pertarungan politik di tingkat nasional maupun daerah ini, membuat hoaks menjadi senjata yang ampuh untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Termasuk mereka yang memutar balikkan fakta.
“Ini sangat tidak dibenarkan. Selain tidak baik, juga tidak elegan bagi politikus,” kata Haizul.
Menurutnya, perlu adanya gerakan-gerakan untuk melawan hoaks ini. Seperti halnya dengan menyebar luaskan aplikasi media sosial untuk meluruskan berita hoaks. Upaya ini perlu didorong terus, agar orang kelompok atau orang-orang yang menyebar hoaks akan malu dengan sendirinya.
Disampaikan Haizul, pesta demokrasi serentak diawali pada bulan Februari 2024 dengan pemilihan DPR, Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, akan dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara yang rencananya dilaksanakan November 2024 mendatang.
Kepala Diskominfo Jepara Arif Darmawan mengungkapkan, dari pengalaman Pemilu 2019, Kementerian Kominfo telah memblokir sebanyak 565.449 konten hoaks dan berita di media sosial dan internet sepanjang tahun 2021. Tidak hanya itu, pada Pemilu 2019, Kominfo juga menemukan 3.356 hoaks yang tersebar pada Agustus 2018 hingga 30 September 2019 lalu.
“Hoaks terbanyak yaitu mengenai isu politik sebanyak 916 konten, yang bertepatan dengan Pilpres dan Pileg,” kata Arif.
Arif juga mengingatkan masyarakat, ancaman bagi para penyebar hoaks. Mereka dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, peraturan tersebut sepertinya belum efektif untuk dapat mencegah peredaran berita hoaks.
“Pasal 45A ayat (1) UU ITE disebut, setiap orang sengaja menyebar hoaks dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda maksimal Rp1 miliar,” katanya. (*).
