Jepara, Infojateng.id – Pemkab Jepara melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) melaksanakan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di Ruang Sosrokartono, Rabu (8/2/2023).
Acara tersebut dihadiri Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta didampingi Sekretaris Daerah Edy Sujatmiko, Plt. Kepala Bappeda Heri Yulianto, dan Kepala Disperkim Hartaya. Hadir juga Kepala Perangkat Daerah, BUMD, Petinggi, dan tim fasilitator Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Dalam sambutannya Edy Supriyanta menyampaikan, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akan menjadi prioritasnya. Pada 2023, Pemkab Jepara akan mengalokasikan anggaran sebesar 10 miliar dari APBD untuk 687 ribu RTLH.
Diungkapkan, lanjut Edy, penanganan RTLH dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2017-2022) mengalami trend yang cukup fluktuatif. Kondisi RTLH pada 2022 sejumlah 10.118 unit. Dengan penyerapan dari APBD rata-rata proporsi 61,11 persen per tahun.
“Untuk 2023 kita fokuskan penanganan RTLH yang ada di Jepara,” ujar Edy.
Lebih lanjut Edy menerangkan, selain RTLH, faktor penunjang lainnya yang tak kalah penting adalah akses air minum, akses air limbah, dan penanganan kawasan kumuh.
“Kegiatan air minum pada 2023 dari APBD sebesar 729 juta dengan sasaran 4 desa. Kemudian DAK air minum sasaran 13 desa dengan anggaran 9,7 miliar,” paparnya.
Sedangkan, imbuhnya, penanganan kawasan kumuh mengalami trend cenderung meningkat pada 2017-2019, dan menurun drastis pada 2020-2021. Pada 2017 dengan anggaran 2,616 juta, 2018 3,744 juta, 2019 4,297 juta, 2020 1,4 juta, dan 2021 nol.
“Untuk pagu 2022 sebesar 4,8 juta, dan 2023 11,554 juta. Total anggaran kawasan kumuh periode 2017-2023 sebesar 28,013 miliar,” bebernya.
Edy berharap, hal ini bisa menjadi konektivitas dalam semua lini, termasuk Perangkat Daerah, Petinggi, serta stakeholder untuk menata Kabupaten Jepara.
“Kami berharap kepada semua yang hadir bersinergi, sehingga terintegrasi ke semua lini untuk membangun Jepara,” tandasnya.
Sementara itu Sekda Jepara Edy Sujatmiko sangat mendukung langkah dalam penanganan PKP. Senada dengan Pj Bupati, Edy Sujatmiko menyatakan bahwa penanganan kawasan kumuh mengalami peningkatan. Tetapi tidak menutup kemungkinan muncul kawasan kumuh baru, sehingga menimbulkan persoalan baru.
Seperti halnya sampah yang ada di Karimunjawa, pada 2022 mendapat bantuan dari APBD Provinsi, pengolahan sampah secara modern sebesar 14 miliar. Dan 2023 mendapat bantuan sebesar 3 miliar untuk pembelian alat beratnya.
“Karimunjawa yang dulu mengalami krisis penanganan sampah, sekarang alhamdulillah bisa teratasi,” tutup sekda. (eko/redaksi)
