Jepara, Infojateng.id – Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta didampingi Sekretaris Daerah Edy Sujatmiko dan jajaran terkait bersama dengan perwakilan Polres Jepara dan Kejaksaan Negeri Jepara mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Inflasi secara daring di Ruang Command Center pada Senin, (20/2/2023).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian.
Tito Karnavian mengatakan bahwa Presiden menghendaki inflasi berada pada angka 4% dari kondisi sekarang yang masih pada angka 5,8%. Ia juga menyinggung bahwa komoditas yang perlu diwaspadai adalah beras dan minyak goreng.
Sedangkan di daerah lain yang cukup mendapat perhatian adalah cabai dan bawang merah. Ketersediaan stok tersebut telah diupayakan dengan melakukan gerakan tanam, kerja sama antardaerah, insentif di daerah, serta beberapa intervensi dari pemerintah pusat.
Selain itu, Mendagri pun mengapresiasi kerja sama TNI dengan pemerintah daerah. Ia mencontohkan peran TNI dalam membantu pasokan ke daerah yang sulit dijangkau.
“Seperti beberapa waktu lalu di Karimunjawa sangat dibantu oleh kapal TNI AL karena stok logistik disana tinggal 2 hari,” kata Mendagri.
Sementara Koordinator Staf Ahli Panglima TNI Herianto Syahputra membahas peran TNI dalam mendukung pengendalian inflasi dengan program Tentara Manunggal Masuk Desa dan program ketahanan pangan.
“Instruksi Panglima TNI siap membantu mengendalikan inflasi di semua wilayah bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dan TNI mendukung program ketahanan pangan di wilayah masing masing. Menggunakan alutsista untuk pendistribusian dengan pesawat atau kapal laut yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah,” jelas Herianto.
Dalam rapat dibahas pemberian informasi dari stakeholder tingkat pusat yakni Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, dan Kejaksaan Tinggi mengenai komoditas apa yang perlu diwaspadai karena cenderung naik dan daerah mana yang perlu diwaspadai serta langkah mencari solusi pengendalian.
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan 20 komoditas utama, ada 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi. Tertinggi ada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat sebesar 7.46%. Kemudian penurunan IPH tertinggi di Kabupaten Ogah Komering Ilir, Sumatera Selatan sebesar -7,91%.
“Secara nasional di Solok komoditas dengan andil terbesar penyebabnya cabai merah, beras, bawang merah. Hal itu juga karena fluktuasi musiman,” kata Habibullah.
Plt. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengusulkan dibentuknya pembentukan satgas ketersediaan dan stabilisasi pangan di daerah.
“Tugasnya memastikan ketersediaan distribusi, koordinasi pengendalian inflasi, memastikan ketersediaan pasokan. Karena pangan harus dijamin ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan pemanfaatannya,” kata Edhy.
Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Dr. Kasan secara khusus membahas penanganan distribusi komoditi minyak goreng. Ia melaporkan, setelah dilakukan intervensi, saat ini minyak curah porsinya signifikan disalurkan ke daerah tapi Minyakita masih diusahakan.
“Sampai tanggal 17 Februari telah disalurkan 175.800 ton atau 38,06% dari kewajiban produsen 450.000 ton,” papar Kasan.
Direktur Jenderal Holtikultura Kementan Priasto Setyanto membahas Early Warning System (EWS) yang didesain Kementan untuk memantau ketersediaan bawang dan cabai secara real dari data BPS.
“Untuk cabai besar maret-april masih surplus. Bulan Maret masih 83.108 ton. Bawang merah di bulan Maret secara neraca bulanan akan minus karena cuaca sehingga petani masih banyak menanam padi di angka -38.551 ton. Namun, di neraca kumulatif masih surplus 13.499 ton,” terangnya.
Kepala Satgas Pangan Polri Whisnu Hermawan telah mengecek ketersediaan minyak goreng ke 12 wilayah dan 6 daerah cek langsung.
“Minyak goreng curah cukup banyak tapi Minyakita kurang karena jumlah disparasi harga besar. Produsen kami minta untuk memaksimalkan produksi Minyakita sejumlah 450.00 ton agar cukup untuk 1,5 bulan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sedangkan distribusi beras medium akan dilaksanakan panen raya di sejumlah tempat,” beber Hermawan.
Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung mengatakan siap untuk mendampingi pemerintah daerah (pemda) dalam pengendalian inflasi.
“Pemda bisa ambil langkah perlu pendampingan hukum yang diperlukan bagi pemda dalam rangka pengendalian inflasi,” tegasnya.
Dilaporkan bahwa komoditas beras beberapa waktu lalu sempat menurun namun sekarang telah meningkat. Masalahnya adalah modus oplosan yang dilakukan penjual dengan mencampur beras dari Bulog dan dijual dengan harga premium, sehingga stok beras berkurang. Dari hal tersebut, Kejagung menilai perlu ada sosialisasi pelarangan oplosan. (eko/redaksi)
