Semarang, Infojateng.id – Untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus melakukan percepatan vaksinasi terhadap hewan ternak.
Hingga 9 Maret 2023, vaksinasi yang dilakukan di berbagai daerah di Jateng telah mencapai 1,6 juta dosis.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno di sela-sela Bimtek Vaksinasi PMK, di Hotel Gets, Kamis (9/3/2023).
“Hingga 2023 vaksinasi pencegahan PMK di Jateng sudah mencapai 1,6 juta (dosis). Sedangkan sisa stok vaksin sekitar 164 ribu dosis. Vaksinasi terus dipercepat karena jika semakin cepat, maka Jateng akan kembali mendapatkan droping vaksin dari pemerintah pusat,” kata Sumarno.
Sumarno menyampaikan, untuk mempercepat vaksinasi di Jateng, berbagai strategi dan upaya terus dilakukan Pemprov Jateng. Di antaranya kolaborasi atau kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, serta menggandeng Polda dan Kodam melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa, yang tersebar di seluruh desa/ kelurahan.
“Juga mengajak tokoh-tokoh masyarakat. Karena dalam pelaksanaan vaksinasi pada hewan ternak ini juga ada problem-problem menolak divaksin. Sehingga ini perlu dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat,” jelasnya.
Ia berharap, kegiatan bintek vaksinasi PMK itu menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi pada 2022, termasuk mengidentifikasi berbagai hal yang menjadi kendala percepatan vaksinasi di 35 kabupaten dan kota di Jateng.
“Kami tetap memohon semangat kepada semuanya, karena ini bagian amanah yang harus kita lakukan untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran PMK,” tuturnya.
Sementara Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng, Agus Wariyanto mengatakan, daerah dengan hasil kinerja vaksinasi cukup tinggi adalah Kabupaten Grobogan.
Terkait pengobatan ternak, lanjut dia, Kabupaten Boyolali dinilai telah berhasil melaksanakan pengobatan dengan kecepatan tinggi. Sedangkan untuk penanganan bantuan pemotongan atau bantuan ternak yang mati adalah Kabupaten Semarang.
“Bukan berarti yang lain tidak optimal, tetapi masing-masing kabupaten memang berbeda budaya kerja maupun tingkat kesulitan. Ini juga akan sangat mempengaruhi,” jelas Agus.
Agus menambahkan untuk melangkah pada 2023, berbagai keberhasilan itu menjadi pijakan langkah pada tahun berikutnya.
“Kecepatan dalam penanganan harus terus ditingkatkan, agar tidak ada peningkatan kasus PMK di Jateng,” tandasnya. (eko/redaksi)
