Jepara, infojateng.id – Intensitas kehadiran berita bohong menjelang pemilihan umum semakin tinggi. Karenanya, imunitas atau daya tahan masyarakat terhadap hoaks itu sendiri mau tidak mau harus ditingkatkan.
Hal ini terungkap dalam Pertemuan Penggiat Media Sosial di Caffe Grenjengen, Desa Jlegong Kecamatan Keling, Sabtu (6/5/2023).
Melalui tema “Sukseskan Pemilu 2024, Tangkal Berita Hoaks“, menghadirkan narasumber Wakil Ketua DPRD Jepara Junarso, Kepala Diskominfo Jepara Arif Darmawan, Komisioner KPU Jepara Muhammadun, dan Pimpinan Redaksi (Pimred) Radar Kudus Zainal Abidin.
“Usaha untuk mengatasi persoalan ini dikembalikan kepada masing-masing individu. Artinya, harus ada usaha mencerdaskan diri sendiri,” ungkap Kepala Diskominfo Arif Darmawan.
Dikatakan Arif, ancaman pesta demokrasi salah satunya adalah ancaman hoaks. Menurutnya penyebaran hoaks ini menyasar pada kegiatan politik dan pemerintahan.
“Kita sebagai pengguna medsos harus lebih bijak. Lakukan pesta demokrasi dengan riang gembira dan senang hati,” kata Arif.
Hoaks yang sering diterima menjelang Pemilu ada berbagai macam, paling banyak mengarah pada kegiatan sosial politik Pilkada sebesar 91,8 persen. Kemudian SARA 87,6 persen, kesehatan 41,2 persen. Sedangkan penyebarannya paling banyak melalui media sosial.
Komisioner KPU Jepara Muhammadun mengatakan berita bohong sengaja dibuat untuk menjebak, atau menjelek-jelekkan. Sengaja dibuat untuk menjatuhkan lawan. Untuk itu, membentuk imunitas dari infeksi hoaks penting.
“KPU ini satu satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk menetapkan hasil Pemilu. Bayangkan jika KPU sudah tidak dipercaya lagi masyarakat, akibat termakan hoaks,” jelas Muhammadun.
Beruntung, kata dia, saat ini KPU masih dipercaya masyarakat. Terbukti dari hasil survey April 2023 lalu, KPU masuk urutan tiga besar lembaga negara yang dipercaya masyarakat.
“Pertama TNI, Presiden dan Wakil Presiden, kemudian KPU. Setelah itu disusul KPK, Bawaslu, MA, dan MK,” bebernya.
Sementara Pimred Radar Kudus Zainal Abidin mengingatkan agar selalu waspada dalam bersosial media. Karena black campaign (kampanye hitam), biasanya berkeliaran sewaktu Pemilu.
Ia menjelaskan, bahwa propaganda negatif diluncurkan untuk mempertanyakan atau merusak reputasi seseorang (peserta Pemilu). Sehingga, ia berikan tanda masyarakat yang mudah termakan hoaks.
Wakil Ketua DPRD Jepara Junarso mengatakan, peredaran hoaks dapat mengancam kondusifitas Pemilu 2024. Masyarakat bertarung dengan argumen yang diyakininya, padahal keliru. Sehingga, seyogyanya masyarakat dapat saring sebelum sharing.
“Bahaya jika berita hoaks beredar di mana-mana, konflik mengudara dan pemilu menjadi tidak sehat. Ini harus ditangani, yakni dengan mencegah masyarakat tergesa-gesa dalam menyebar informasi,” papar Junarso.
Bagi dia, peredaran hoaks semakin membabi buta di tengah pesatnya arus informasi di platform media sosial. Berita satu dengan lainnya tumplek blek, hasilnya bias, dan membingungkan masyarakat.
Namun, Junarso optimis dengan masyarakat Jepara. Sebab, warga Jepara termasuk dewasa dalam bersosial media. Sehingga, potensi termakan berita hoaks sangat kecil.
“Saya rasa masyarakat Jepara sudah dewasa dan cerdas dalam memanfaatkan sosial media. Tidak gampang tertipu dengan hoaks. Intinya, saring sebelum sharing,” terangnya. (eko/redaksi)
