SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Wagub Jateng) Taj Yasin Maimoen mengapresiasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jateng.
Pencanangan tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan para pejabat dan pegawai BPS dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan pelayanan BPS.
“Bagaimanapun integritas maupun korupsi bisa dimulai dari data. Kalau kita dapat memperbaiki dan menyajikan data dengan baik seperti BPS Jateng yang mengisinisiasi pencanangan pembangunan zona integritas. Ini harus kita dorong dan semoga menjadi langkah awal kita menuju integritas yang benar-benar berintegritas,” papar Taj Yasin di Kantor BPS Jateng, Selasa (16/6).
Wagub yang hadir sebagai saksi dalam pencanangan tersebut menjelaskan, pencanangan pembangunan zona berintegritas menuju WBK/WBBM di BPS dapat menguatkan kepercayaan publik terhadap data BPS yang menjadi rujukan untuk perencanaan pembangunan dan berbagai program pemerintah.
Pelayanan BPS tidak hanya mudah, cepat, dan murah melainkan juga tuntas serta menyajikan berbagai data yang akurat dan dapat dipercaya.
Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin berharap pencanangan pembangunan zona integritas ini terus berlanjut. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang.
Menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang mencari data tentang berbagai hal tentang virus mematikan itu, termasuk berbagai dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 di berbagai bidang, baik bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan lainnya.
“Pandemi ini juga perlu disensus. Karena dampak virus Corona sangat beragam, termasuk menyangkut data kematian ibu dan anak. Selama pandemi Corona, banyak warga enggan ke rumah sakit dan Posyandu tidak beraktivitas. Jangan sampai pandemi COVID-19 menimbulkan wabah penyakit lainnya, seperti lepra, cacar, atau lainnya. Sekarang Posyandu perlu kita dorong supaya kembali aktif,” pintanya.
Di sisi lain, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono mengatakan BPS Jateng terus mendorong BPS di 35 kabupaten dan kota di JawaTengah untuk melakukan upaya-upaya yang seperti yang dilakukan BPD Provinsi Jateng.
Lebih lanjut, pihaknya berkeyakinan bahwa program SCC di setiap BPS kabupaten dan kota sudah berjalan, aplikasi OTS banyakdireplikasi dengan nama dan tampilan yang berbeda.
“Tahun ini juga semua Satker BPS kabupaten dan kota kami dorong untuk mengajukan penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Satker WBK. Dengan adanya penilaian oleh pihak eksternal Satker, maka kami dapat memeperoleh gambaran tingkat maturitas RB dimasing-masing Satker kabupaten dan kota, untuk menjadi masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” bebernya.
BPS Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus membangun Zona Integritas di lingkungannya, terus melaksanakan reformasi birokrasi dan berupaya menciptakan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik secara lebih baik dari waktu ke waktu.
BPS juga membuka portal pengaduan secara online terhadap pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan, serta terus berupaya menghasilkan inovasi-inovasi guna mewujudkan semuanya.
Sementara itu terkait pandemi COVID-19, BPS sudah menyelenggarakan survei dampak COVID-19 dengan cara online. Dari respons di wilayah JawaTengahyang mencakup 10.570 respons.
BPS menyajikani nfografis sebagaimana ditampilkan di Goodybag. Secara nasional, termasuk JawaTengah, dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan akan dilakukan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada Agustus 2020. (IJD)
