Pati, Infojateng.id – Video viral di media sosial yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa di Pati menjadi sorotan publik. Dalam video amatir tersebut, terlihat Kadishub, Camat, dan beberapa kades di wilayah Pati berpose sambil mengacungkan satu jari, yang diduga merupakan bentuk dukungan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam Pilkada mendatang.
Tidak hanya itu, video tersebut juga memperlihatkan dua orang lainnya yang masih mengenakan seragam Korpri, yang menambah kuat dugaan bahwa sejumlah pejabat dan ASN terlibat dalam kampanye terselubung. Hal ini memicu reaksi di kalangan masyarakat, mengingat netralitas ASN seharusnya dijaga selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung.
Meskipun video ini telah menjadi viral, Bawaslu Pati (Badan Pengawas Pemilu) menyatakan bahwa mereka belum menerima laporan resmi terkait dugaan pelanggaran ini. Namun, menurut Sigit Pamungkas, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pati, pihaknya telah mengetahui perihal video tersebut dan sedang melakukan investigasi.
“Tim kami akan segera menelusuri informasi yang beredar dan mengambil langkah tegas jika ditemukan bukti pelanggaran terkait ketidaknetralan ASN dalam pemilihan ini,” ujar Sigit.
Netralitas ASN dalam Pilkada sangat penting untuk menjamin proses demokrasi yang jujur dan adil. Berdasarkan regulasi, ASN dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, termasuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah. Jika terbukti bersalah, ASN yang terlibat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Video yang menunjukkan aksi para pejabat di Pati tersebut telah memancing berbagai reaksi dari masyarakat, khususnya di media sosial. Warganet menyuarakan keprihatinan dan mendesak pihak berwenang untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Video ini menyebar dengan cepat di platform-platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, di mana banyak netizen menyayangkan ketidaknetralan yang ditunjukkan oleh pejabat publik.
Dengan semakin mendekatnya Pilkada Pati 2024, dugaan pelanggaran seperti ini dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Transparansi dan keadilan menjadi isu penting yang harus dijaga, terutama mengingat posisi ASN yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Publik kini menantikan langkah tegas dari Bawaslu dan instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan peraturan. (tyo/redaksi)
