Kudus, infojateng.id – Proyek pembangunan Puskesmas yang sudah dialokasikan anggaran besar setiap tahun ternyata tidak dilengkapi masterplan yang jelas.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus H Masan SE MM menyayangkan tidak adaya perencanaan yang baik dalam proyek pembangunan Puskesmas di Kabupaten Kudus.
Dampaknya, setiap ada alokasi anggaran perbaikan Puskesmas yang dianggarkan setiap tahun, pengerjaannya kerap tidak ‘nyambung’. Kondisi ini ditemukan Masan Bersama Pimpinan DPRD Kudus menggelar sidak di Puskesmas Rejosari, Kamis (21/11) pagi.
Ketua DPRD Kudus H Masan SE MM melihat kondisi atap saat sidak ke Puskesmas Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus
Wakil Ketua DPRD Kudus H Mukhasiron SAg dan Sulistyo Utomo SE MM, serta Ketua Komisi D Mardijanto SE MH ikut dalam sidak tersebut. Kepala Bappeda Kudus Sulistyowati turut mendampingi pimpinan DPRD Kudus melihat kondisi Puskesmas yang diproyeksikan menjadi rumah sakit baru di Kudus itu.
Masan mengatakan, setiap tahun ada anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan Puskesmas. Sayangnya pengerjaannya tidak ditunjang dengan perencanaan yang baik.
“Kami minta eksekutif, ini ada Bappeda yang ikut, agar segera membuat masterplan pembangunan setiap Puskesmas yang ada di Kudus. Meski pembangunan dilakukan bertahap, tetapi dengan adanya masterplan pengerjaannya akan terencana dengan baik,” ujarnya.
Ia mencontohkan Puskesmas Rejosari hampir setiap tahun mendapatkan alokasi anggaran yang besar. Hanya saja setelah dilaksanakan, konektivitas satu ruangan dengan ruangan lain justru tidak bagus.
“Ini karena Puskesmas Rejosari tidak ada masterplan pembangunannya. Hal yang sama juga terjadi di Puskesmas lainnya,” ujarnya.
H Masan menambahkan, saat ini DPRD Kudus tengah membahas RAPBD 2025. Dinas Kesehatan Kudus kembali mengusulkan anggaran untuk perbaikan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).
Perbaikan sarpras Kesehatan ini rencananya akan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025. Masan mengungkapkan, alokasi anggaran DBHCHT 2025 diperkirakan mencapai Rp 260 miliar lebih.
“Anggaran DBHCHT 2025 hampir Rp 270 miliar. Sebanyak 40 persennya akan digunakan untuk anggaran Kesehatan, yang di antaranya untuk perbaikan Puskesmas. Karena itu hari ini kami turun ke lapangan melihat kondisi langsung di Puskesmas Rejosari,” katanya.
Dari sidak itu, kata H Masan, pihaknya akan melihat sejauh mana usulan anggaran yang diajukan ‘nyambung’ dengan kebutuhan riil Puskesmas.
“Jangan sampai pembangunan Puskesmas hanya berdasarkan keinginan saja, tanpa ada panduan masterplan. Ini penting agar pembangunan tidak sepotong-sepotong, nanti jadi dibongkar lagi. Karena itu hari ini kami cek langsung turun ke lapangan,” ujarnya.
Selain itu, ia mengkritisi adanya beberapa ruang kosong yang belum difungsikan di Puskesmas Rejosari. H Masan menilai perlunya komunikasi yang lebih baik antar-instansi untuk memastikan fasilitas yang ada dimanfaatkan secara optimal.
