Rembang, Infojateng.id – Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Rembang, Mahfudz menyatakan hingga saat ini, pihaknya belum menerima edaran resmi terkait instruksi Presiden Prabowo agar pengecer tetap diperbolehkan menjual LPG bersubsidi 3 kg.
Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat edaran resmi terkait kebijakan tersebut.
“Sesuai dengan arahan teknisnya seperti apa, kami tetap menunggu surat edaran karena arahan Menteri menyebutkan bahwa pengecer dapat dinaikkan menjadi sub-pangkalan. Mekanismenya seperti apa, kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut,” ujar Mahfudz ditemui di kantornya, Rabu (5/2/2025).
Mahfudz menjelaskan, jika aturan dikembalikan seperti semula, maka alokasi LPG 3 kg untuk pengecer akan kembali sebesar 10%, sementara pangkalan tetap mendapatkan 90%.
Hal ini berbeda dengan kebijakan dalam surat edaran Menteri ESDM sebelumnya yang mengalokasikan 100% LPG 3 kg kepada pangkalan.
“Nanti pangkalan akan kami informasikan agar dapat kembali melaksanakan proses distribusi LPG 3 kg seperti sebelumnya,” tambahnya.
Dia menambahkan bahwa opsi mengubah pengecer menjadi sub-pangkalan dapat menjadi solusi di tengah penolakan sejumlah pihak serta upaya pemerintah dalam menertibkan distribusi LPG bersubsidi.
Namun, pihaknya belum memperoleh informasi resmi mengenai besaran margin keuntungan yang akan diterima oleh sub-pangkalan.
“Apakah nanti di sub-pangkalan ada margin keuntungan, ini yang belum ditetapkan secara resmi. Kalau di pangkalan, keuntungannya sudah ditetapkan sekitar Rp2.400 per tabung,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar pengecer tetap diperbolehkan menjual LPG 3 kg bersubsidi.
Instruksi ini dikeluarkan setelah sebelumnya Menteri ESDM menerbitkan surat edaran yang melarang penjualan eceran LPG 3 kg per 1 Februari 2025.
Sebelumnya, aturan tersebut mewajibkan masyarakat membeli LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Para pengecer diharuskan mendaftar sebagai sub-pangkalan agar tetap dapat menjual LPG bersubsidi tersebut. (eko/redaksi)
