Semarang, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk meminimalkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Hal itu disampaikan usai menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, Selasa (15/4/ 2025).
“Kita harus jemput bola sejak proses rekrutmen. Libatkan kepala desa, hingga aparat hukum seperti Polda dan Imigrasi,” kata Luthfi.
Pemprov Jateng mencatat, hingga Maret 2025 terdapat 14.361 PMI yang berangkat ke luar negeri. Pada 2024 lalu, jumlahnya mencapai 66.611 orang. Mereka bekerja di negara seperti Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan beberapa negara lainnya.
Luthfi juga menginstruksikan pembuatan role model pengawasan dari hulu ke hilir, serta pemantauan ketat terhadap 45 P3MI pusat dan 217 cabang di Jateng.
Sementara itu, Menteri Abdul Kadir Karding menyoroti maraknya PMI ilegal yang berangkat tanpa prosedur dan kerap menjadi korban kekerasan, terutama di negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Kamboja, dan Myanmar.
“Trennya sekarang banyak anak muda tertipu lewat media sosial, terutama ke Kamboja untuk kerja di judi online. Semua itu ilegal,” tegasnya.
Kementerian sudah menutup sejumlah penyalur bermasalah dan terus mendorong penempatan PMI yang prosedural dan aman. (one/redaksi)
