Pati, Infojateng.id – Warga Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati sepakat mendukung pembangunan tapak tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Kesepakatan itu dicapai melalui musyawarah desa (Musdes) yang digelar belum lama ini.
Sekretaris Desa Sambilawang, Ali Mukti, mengatakan bahwa warga setuju meski belum tahu pasti berapa ganti rugi yang akan diberikan oleh pihak PLN. Menurutnya, warga menyetujui proyek ini karena menilai akan ada manfaat di masa depan.
“Meskipun belum tahu nominal ganti ruginya, masyarakat menyetujui karena mempertimbangkan manfaat ke depan,” kata Ali.
Namun, warga juga menyampaikan sejumlah catatan. Salah satunya adalah kekhawatiran soal kondisi jalan desa yang bisa rusak karena dilewati truk bermuatan berat saat pembangunan berlangsung. Jalur menuju tambak juga masih berupa tanah labil dan rawan rusak jika tidak diperkuat.
Warga meminta agar jalan yang rusak akibat proyek segera diperbaiki setelah pembangunan selesai. Pemerintah desa akan berusaha berkoordinasi dengan PLN soal tanggung jawab perbaikan jalan.
“Kalau PLN tidak bersedia mengganti, pemerintah desa akan berusaha memperbaiki dengan bantuan kabupaten atau provinsi,” tambahnya.
Lahan untuk tapak tower merupakan tanah kas desa (bengkok) yang saat ini masih dalam proses pengalihan fungsi. Soal kompensasi atas lahan itu, pemerintah desa belum bisa memberi penjelasan karena Kepala Desa masih mengikuti rapat koordinasi di tingkat kabupaten.
Sementara itu, seorang warga bernama Salamun menyampaikan kekhawatirannya terkait proyek tersebut. Ia mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab jika jalan yang kini sudah bagus menjadi rusak karena pembangunan.
“Kalau rusak, siapa yang tanggung jawab? Jalannya kan sudah bagus,” ujarnya.
Salamun juga khawatir proyek ini bisa mengganggu tambak warga, terutama jika ada pemasangan pipa yang menghalangi aliran air. Ia berharap proyek ini juga bisa membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
“Kalau ada pekerjaan dari proyek ini, warga Sambilawang bisa dilibatkan agar penghasilannya meningkat,” kata Salamun.
Namun, sampai saat ini warga belum tahu pasti berapa nilai sewa lahan dan bagaimana teknis pelaksanaan proyeknya. Dalam pertemuan sebelumnya, pembahasan baru sebatas setuju atau tidaknya proyek dilanjutkan.
Salamun juga menyoroti ketidakhadiran pihak PLN dalam musyawarah. Menurutnya, seharusnya PLN hadir agar bisa langsung menjawab kekhawatiran warga.
“Pihak yang bertanggung jawab harus hadir, supaya warga bisa mendapatkan penjelasan langsung,” tutupnya. (san/redaksi)
