Semarang, Infojateng.id – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah kembali menunjukkan konsistensinya untuk menolak kebijakan proses belajar mengajar di sekolah yang lebih dikenal “full day school”.
Sikap tegas ini merupakan salah satu keputusan Musyawarah Pimpinan Wilayah (Muspimwil) V DPW PKB Jateng, yang digelar di Semarang, Sabtu (10/5/2025).
Muspimwil V dihadiri Para Kiai Dewan Syuro, Pengurus DPW dan DPC PKB, dan Para Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, serta Para Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Hadir Ketua Dewan Tanfidz KH M Yusuf Chudlori, Jajaran Dewan Syuro DPW KH Badawi Basyir dari Kudus, KH Nur Hidayatullah (Wonosobo), KH Musyafa’ Zein (Grobogan), Habib Sholeh Al Attos (Tegal). Tampak pula Sekretaris DPW H Sukirman SS MS, Wakil Ketua DPRD Jateng H Syarif Abdillah dan Ketua Fraksi H Abdul Hamid.
Ketua DPW KH M Yusuf Chudlori menegaskan, dalam posisi pemerintahan yang baru dari mulai pusat dan daerah, PKB selalu siap bersinergi dan mensukseskan program-program pemerintah di semua bidang.
Dalam bidang pendidikan, ketika PKB tegas menolak kebijakan “Full Day School” justru untuk membantu pemerintah dalam urusan pendidikan keagamaan dan karakter siswa.
“Saat Pemerintahan yang lalu, ketika kebijakan Full Day School ini mau diterapkan, dampaknya akan mengganggu anak-anak didik kita untuk mengenyam pendidikan madrasah,” kata Gus Yusuf, sapaannya.
Pasalnya, lanjutnya, jam belajar yang harus sampai sore hari di sekolah, maka kesempatan mereka ngaji di madrasah sore hari atau sehabis maghrib akan tertutup.
“Akibat yang lebih parah, kita akan kehilangan pembangunan akhlak, mental dan spritual untuk anak-anak kita,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gus Yusuf meminta kesepakatan para kiai dan pengurus. Setelah diputuskan, Muspimwil memandatkan kepada Ketua Fraksi untuk berkomunikasi agar para kepala daerah tidak menerapkan “Full Day School”.
“Saya mendapat laporan, ada daerah yang bupatinya akan menerapkan Full Day School. Saya perintahkan kepada Ketua DPC dan Ketua Fraksi segera berkomunikasi dan kebijakan itu harus ditolak,” tegasnya.
Sementara Sekretaris DPW Sukirman menyampaikan, Kebijakan Full Day School ini pernah diterapkan di Jawa Tengah saat Gubernur Ganjar Pranowo, meskipun kemudian akhirnya dianulir.
“Para kiai sampai demo ke jalan dan audiensi dengan Presiden RI saat itu. Walhasil setelah bahu membahu secara politik dengan Fraksi PKB, kebijakan ini dianulir,” kisahnya.
Muspimwil V ini digelar PKB untuk mengakselarasi program program pemerintah melalui legislator dan eksekutif dari PKB.
PKB juga berkonsentrasi dalam pemberdayaan ekonomi kreatif dan UKM, pengembangan pendidikan pesantren enterpreuner, pelayanan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan.
Muspimwil juga merekomendasikan proses kaderisasi berjenjang untuk menempatkan kader-kader terbaiknya di posisi publik. Juga menyiapkan sayap-sayap politik baru, agar PKB selalu hadir di tengah masyarakat.
“Kaderisasi dan politik kehadiran yang berjalan dengan baik akan mendorong bahwa PKB siap pada Pemilu 2029,” pungkasnya. (eko/redaksi)
