Semarang, infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi optimistis perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kebutuhan rumah (backlog) di Jawa Tengah akan tuntas selama lima tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat acara penandatanganan nota kesepakatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait bidang perumahan, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (20/6/2025) malam.
Menurutnya, Provinsi Jawa Tengah sudah mempunyai program terkait dengan 1 KK 1 rumah layak huni. Di mana program tersebut sudah dihitung secara fiskal.
Ahmad Luthfi berharap, perbaikan RTLH di seluruh Jawa Tengah bisa selesai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.
“Dengan per tahun ada sebanyak 17.000 ribu perbaikan RTLH, maka tidak ada lagi rumah miskin ekstrem atau RTLH di tempat kita. Begitu juga dengan backlog, makanya kami kumpulkan bupati/wali kota untuk memvalidkan data,” jelasnya.
Penanganan kebutuhan perumahan di Jateng pada 2025 sebanyak 26.356 unit. Rinciannya adalah 17.510 unit bersumber dari APBD Provinsi Jateng, 17.000 unit untuk RTLH dan 510 unit backlog.
Adapun yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sebanyak 6.776 unit, dan dari CSR sebanyak 2.070 unit.
Menurut Ahmad Luthfi, penyelenggaraan dan pemenuhan rumah layak huni merupakan salah satu indikator untuk memangkas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jateng.
Maka dari itu, diperlukan sinergisitas dan kolaborasi dari seluruh pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta CSR dan bantuan sosial dari pihak ketiga.
Kegiatan penandatanganan dengan Kementerian PKP ini untuk menyatukan data dan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.
Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh bupati dan wali kota se-Jateng, Bank Jateng, BPS, serta BP Tapera.
“Kesepakatan itu di antaranya adalah bagaimana nanti bisa membuat formulasi terkait data-data perumahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Kesepakatan ini perlu, karena nanti dari pemerintah pusat akan membuat suatu koordinasi terkait dengan bantuan-bantuan rumah yang secara simultan akan diratakan di seluruh kabupaten/kota di Jateng,” ujar Luthfi.
Sementara itu, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Ardiyansah, mengatakan, sektor perumahan merupakan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas nasional.
Berdasarkan data pada 2024, capaian rumah layak huni baru sekitar 65%. Sedangkan backlog rumah seluruh Indonesia masih sekitar 9,9 juta rumah tangga, dan 26,9 juta menempati rumah tidak layak huni.
Roadmap pengurangan backlog dan RTLH ditargetkan sebanyak 3 juta unit rumah di seluruh Indonesia.
“Bicara pengurangan backlog dan RTLH, penyediaan data dan pendataan perumahan menjadi penting. Dari data tersebutlah kemudian kebijakan-kebijakan dikeluarkan dan diarahkan,” kata Aziz.
Nota kesepakatan ini, lanjut dia, merupakan komitmen bersama untuk memperkuat sinergisitas dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik yang akurat, terkini, dan terintegrasi.
Keselarasan data tersebut akan menjadi acuan untuk pemenuhan rumah layak huni untuk masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Nah, ketika sudah dapat data-data tersebut, kemudian treatment dilakukan dengan berbagai hal tadi. Dari Jawa Tengah ada treatment dengan menggunakan dana alokasi yang disiapkan Bapak Gubernur, ada CSR, dan ada bentuk gotong royong yang lain,” katanya.
Melalui nota kesepakatan itu juga akan direalisasikan terkait penyelenggaraan rumah bagi MBR dan ASN. Terutama melalui program pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera sejumlah kurang lebih 20.000 unit di Jawa Tengah. (eko/redaksi)
