Semarang, infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mentargetkan 17 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat bantuan peningkatan kualitas pada 2025.
Jumlah bantuan tersebut menjadi salah satu tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan pengentasan kemiskinan melalui pemberian perumahan layak bagi masyarakat kurang mampu.
Hal itu selaras dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah dalam Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah.
“Jadi kami di Pemprov Jateng dalam upaya mengendalikan angka kemiskinan di sektor perumahan dan kawasan permukiman memberikan porsi kuat dalam penanganan atau peningkatan kualitas rumah layak huni. Bapak Gubernur telah berkomitmen kuat dalam ngopeni masyarakat Jawa Tengah dan ngelakoni dalam bentuk memberikan pengalokasian anggaran sebanyak 17.000 unit peningkatan kualitas RTLH untuk masyarakat Jawa Tengah,” ujar Boedyo, Rabu (25/6/2025).
Dia menyebut, angka bantuan yang bersumber dari APBD tersebut sangat besar, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia.
“Ini angka yang cukup besar, bahkan di seluruh provinsi di Indonesia angka 17.000 ini angka yang paling tinggi dalam memberikan perhatian peningkatan kualitas rumah layak ini bagi masyarakat di Jawa Tengah,” ungkapnya.
Upaya pemerintah terus dilakukan, bukan hanya bergantung pada APBD tapi juga menjalin kerja sama dengan seluruh pihak pemangku kepentingan. Di antaranya Baznas, CSR perusahaan, dan lain sebagainya.
“Kami juga mendorong kabupaten/kota untuk mengalokasikan bantuan terhadap rumah tidak layak huni, sehingga dari APBD, Baznas, CSR dan juga kabupaten/kota terdapat alokasi 26 ribu, baik itu peningkatan kualitas maupun pembangunan baru,” paparnya.
Boedyo memastikan penyuran bantuan dilakukan sesuai prosedur yang ada dan tepat sasaran.
“Iya kami pastikan tepat sasaran karena dilakukan sesuai prosedur yang ada,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuturkan, perbaikan RTLH akan digenjot pada 2025.
Tahun ini akan ada 17.000 unit RTLH yang mendapatkan bantuan. Ditambah bantuan dari Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“RTLH akan kita genjot biar habis semuanya, minimal membantu masyarakat yang miskin ekstrem. Ketentuannya harus punya rumah sendiri, tidak bersengketa, hak milik, kemudian betul-betul dicek oleh Dinas Perakim dan diverifikasi oleh kabupaten/ kota. Kita kerjakan bersama,” tandas Luthfi. (eko/redaksi)
