Surakarta, infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Uni Eropa untuk memperluas praktik low carbon rice.
Hal itu dilakukan karena ketahanan pangan telah menjadi perhatian dunia, terutama di tengah isu perubahan iklim yang dapat mengancam produksi pangan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Uni Eropa dan delegasi dari 12 negara Uni Eropa di Aula Tawangarum, Balai Kota Surakarta, Senin (30/6/2025).
Ke-12 negara Uni Eropa tersebut antara lain Austria, Siprus, Jerman, Belanda, Spanyol, Swedia, Belgia, Denmark, Finlandia, Lithuania, dan Polandia.
“Hari ini untuk menindaklanjuti hubungan bilateral yang saat ini sudah kita lakukan. Ke depan hubungan ini akan dilanjutkan kembali. Fokus kegiatan hari ini adalah bagaimana Jawa Tengah mendukung swasembada pangan, berasnya harus rendah emisi (low carbon rice). Jadi ekonomi hijau yang menjadi prioritas Beliau-beliau ini,” kata Luthfi.
Dijelaskan, luas tanam padi di Jawa Tengah pada 2024 sekitar 1,5 juta hektare dengan hasil produksi mencapai 8,8 juta ton gabah kering giling.
Jumlah itu berkontribusi untuk stok pangan nasional sebesar 16,73%. Pada 2025, target hasil produksi padi di Jateng adalah 11,8 juta ton.
Terkait dengan program low carbon rice di Jawa Tengah sudah dilaksanakan sejak 2022 di Kabupaten Boyolali, Klaten, dan Sragen. Program ini lebih fokus pada pascapanen.
Implementasinya antara lain SWITCH-Asia Low Carbon Rice, yaitu dengan menghubungkan antara petani dengan penggilingan padi kecil dan petani dengan pasar atau konsumen seperti restoran, hotel, dan lainnya.
Di Klaten, contohnya, total wilayah yang dipanen mencapai 100 hektare dengan potensi produksi sekitar 600 ton gabah.
Panen ini jadi contoh keberhasilan program low carbon rice karena berhasil menurunkan emisi karbon hingga 80%, mengurangi biaya giling hingga 30–40%, serta memperbaiki kualitas hasil panen.
Implementasi lainnya adalah mendorong transisi pertanian berkelanjutan. Transisi ini dilakukan dengan mengganti mesin penggilingan padi berbahan bakar solar, menjadi mesin penggilingan padi listrik, mengurangi pupuk kimia, dan mengoptimalkan penggunaan air.
“Di tempat kita ada di Klaten, Banyumas, Pemalang, kemudian di Magelang, Boyolali, bahkan hampir semua kabupaten mempunyai. Artinya sudah bebas pestisida, semuanya dengan organik. Kita akan mengarah ke sana,” jelas Luthfi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Dyah Lukisari, mengatakan, untuk memperluas program low carbon rice di daerah selain Soloraya, salah satu caranya adalah menggandeng CSR dari perusahaan.
Saat ini yang sudah melakukan intervensi terkait program ini adalah Bank Indonesia. Ada enam kabupaten selain Klaten, Boyolali, dan Sragen.
Nilai investasi untuk konversi mesin penggilingan padi dari bahan bakar solar ke listrik, rata-rata sekitar Rp 250 juta-Rp 300 juta untuk satu titik. Jadi CSR Bank Indonesia di enam titik itu mencapai sekitar Rp 1,8 miliar.
“Di antaranya ada Demak, Jepara, Kudus, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, itu sudah dikonversi ke mesin listrik juga. Tahun 2026 nanti Pemprov Jateng akan masuk dengan APBD Provinsi, sedang kita rancang dan semoga dapat ke lebih banyak anggaran dan titiknya,” jelas Dyah.
Menurutnya, diharapkan ke depan mesin yang digunakan tidak lagi listrik, sebab listrik masih memakai energi dari fosil.
Hal itu sesuai dengan arahan dari Gubernur Ahmad Luthfi agar mengupayakan konversi mesin dengan sumber energi dari tenaga surya.
“Nanti akan dicoba 1-2 pilot mesin penggilingan dengan tenaga surya, masih kami bahas juga soal ini,” ujarnya.
Duta besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, berterima kasih atas sambutan yang dilakukan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wali Kota Surakarta Respati Ardi.
Kedatangannya ke Jawa Tengah dengan 12 delegasi dari negara Uni Eropa untuk melihat langsung praktik low carbon rice di Soloraya.
“Saya mewakili misi Uni Eropa yang ada di Indonesia. Di sini kami ingin belajar dari masyarakat di Indonesia mengenai apa yang dilakukan dalam hal ketahanan pangan. Kami ingin terlibat dan belajar dari Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan terbesar di Indonesia bahkan juga ada di dunia,” kata Denis. (eko/redaksi)
