Kota Pekalongan, Infojateng.id – Target Pendapatan Daerah Kota Pekalongan pada 2026 direncanakan sebesar Rp1.032.375.837.000.
Nominal tersebut naik tipis 0,15 persen dibandingkan dengan target pada Perubahan APBD 2025, yakni sebesar Rp1.030.825.525.000.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.
Hal itu disampaikan Wali Kota Pekalongan, Achman Afzan Arslan Djunaid, saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, di Gedung Diklat setempat, Senin (15/9/2025).
Ia menuturkan, PAD Kota Pekalongan direncanakan sebesar Rp298,54 miliar, meningkat sekitar Rp90 juta atau 0,03 persen dari target Perubahan APBD 2025 sebesar Rp298,449 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp733,83 miliar, alias turun tipis 0,31 persen dibandingkan perubahan APBD 2025.
“Komposisi pendapatan daerah kita masih didominasi transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, yakni sekitar 71,08 persen, sementara kontribusi PAD baru mencapai 28,92 persen,” jelas Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan.
Lebih rinci, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp681,82 miliar atau naik 0,72 perseb dibandingkan tahun sebelumnya.
Sednagkan pendapatan transfer antardaerah, berupa bagi hasil pajak provinsi ditargetkan sebesar Rp52,01 miliar, turun 4,81 persen dibandingkan tahun 2025.
Adapun belanja daerah dalam RAPBD 2026, imbuhnya, direncanakan sebesar Rp1.045.375.837.000, mengalami penurunan 4,17 persen dibandingkan pagu belanja pada Perubahan APBD 2025 yang mencapai Rp1.090.810.373.000.
“Belanja tersebut dialokasikan ke dalam tiga pos utama, yakni Belanja Operasi Rp949,29 miliar, Belanja Modal Rp92,59 miliar, dan Belanja Tidak Terduga Rp3,48 miliar,” urainya.
Menurut Aaf, arah kebijakan belanja daerah akan mendukung target prioritas nasional sekaligus program unggulan daerah, seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jaminan kesehatan dengan layanan cukup menggunakan KTP, bantuan peralatan sekolah bagi anak yatim dan keluarga rentan, peningkatan operasional posyandu, bantuan bagi RT/RW, beasiswa studi lanjut bagi guru dan tenaga kesehatan, pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, serta pengelolaan persampahan.
Selain pendapatan dan belanja, wali kota melanjutkan, RAPBD 2026 juga mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp18 miliar yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025.
Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp5 miliar, yang akan dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan serta penyertaan modal daerah.
Wali Kota berharap RAPBD 2026 dapat dibahas secara mendalam bersama DPRD, lalu disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Kami berharap rancangan ini bisa diterima dan dibahas bersama secara konstruktif, sehingga dapat segera disetujui menjadi Perda dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (eko/redaksi)
