Rembang, Infojateng.id – Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat untuk menjaga kondusivitas demokrasi.
Hal itu disampaikan saat kegiatan pembinaan dan penguatan kelembagaan Pengawas Pemilu bersama mitra kerja Bawaslu Kabupaten Rembang di salah satu hotel kawasan pantura, Senin (15/9/2025).
Wabup Hanies menyebut penguatan kelembagaan Bawaslu merupakan hal strategis, terutama menjelang tahapan pemilu.
Ia mengibaratkan kelembagaan sebagai mesin yang harus dirawat agar tetap berjalan optimal, tidak hanya pada momentum tertentu, tetapi juga secara berkelanjutan hingga pemilu serentak 2029.
“Penguatan kelembagaan apalagi di masa pemilu ini harus dilakukan. Karena strategis dan penting, apalagi bersama para stakeholder dan pegiat pemilu lainnya,” tegas wabup.
Hanies menilai kondisi demokrasi di Kabupaten Rembang relatif kondusif pasca pemilu maupun pilkada.
Menurutnya, hal itu tidak lepas dari komunikasi intensif antar-stakeholder sehingga potensi konflik dapat diredam.
“Secara nasional memang ada tren menurun, tetapi di Rembang saya pikir justru naik. Indikatornya, pasca pemilu suasana tetap kondusif, berbeda dengan daerah lain yang ramai,” terangnya.
Ia menambahkan, pemilu merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi, sehingga pengawasannya harus dilakukan secara dedikatif.
Tantangan baru dalam penyelenggaraan pemilu juga disorot, terutama maraknya hoaks dan potongan video di media sosial.
“Ke depan kami berharap pengawasan pemilu tidak sekadar administrasi, tetapi juga amanah konstitusional. Termasuk menghadapi tantangan di udara, seperti maraknya hoaks dan potongan video yang disebarkan netizen. Bawaslu harus ikut andil dalam menangkal penyebaran informasi palsu,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto, menyebut kegiatan ini merupakan mandat Komisi II DPR RI kepada seluruh Bawaslu kabupaten/kota di Indonesia.
Tujuannya yaitu memperkuat peran pengawas pemilu sekaligus memastikan proses demokrasi di daerah tetap sehat dan akuntabel.
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada sekaligus menyerap seluruh aspirasi dari peserta,” ujar Totok.
Totok menekankan, masukan dari masyarakat akan menjadi bekal penting bagi Bawaslu dalam menyusun langkah pengawasan ke depan, sehingga tercipta pemilu yang berintegritas sekaligus mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban sebagaimana diharapkan pemerintah pusat.
“Kami ingin mengetahui secara langsung bagaimana proyeksi tata kelola demokrasi ke depan. Pemilu dan pilkada mau seperti apa ke depannya, sehingga akan lebih manteb lagi ketika kita juga mendengar langsung dari Komisi II DPR RI,” pungkasnya. (eko/redaksi)
