Jakarta, Infojateng.id – DPC GMNI Jakarta Timur menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) ke-V pada Sabtu (20/12/2025) di Aula Kodim 0505/Jakarta Timur. Konfercab mengusung tema “Marhaenisme Sebagai Kompas Perjuangan dalam Menyulam Persatuan Indonesia” dan diikuti seluruh DPK GMNI se-Jakarta Timur.
Konfercab membahas laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, menyusun arah kerja strategis dua tahun ke depan, serta memilih ketua baru. Dalam forum tersebut, Jansen Henry Kurniawan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC GMNI Jakarta Timur periode 2025–2027 dengan mengusung tagline “Jakarta Timur Rumah Marhaenis.”
Sebagai mandataris Konfercab, Jansen menunjuk Feronika Nurlat Latbual sebagai Sekretaris Cabang dan Jeremy Andsent sebagai Bendahara Cabang. Susunan lengkap kepengurusan akan diumumkan dalam waktu dekat menuju pelantikan resmi.
Dalam pernyataannya, Jansen menilai persoalan kemiskinan di Jakarta Timur masih belum ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota. Ia menyoroti masih maraknya gelandangan, pengemis, dan pekerja seks komersial di sejumlah titik wilayah. Bahkan, Kecamatan Jatinegara disebut sebagai wilayah prioritas karena tingginya angka kemiskinan.
Berdasarkan data BPS, terdapat 117,40 ribu jiwa penduduk miskin di Jakarta Timur, disertai peningkatan ketimpangan pendapatan yang tercermin dari kenaikan Gini Ratio dari 0,37 pada 2023 menjadi 0,42 pada 2024. Kondisi ini menunjukkan distribusi kesejahteraan yang belum merata.
Jansen juga mengingatkan potensi dampak cuaca ekstrem dan bencana banjir yang diperkirakan meningkat hingga Januari 2026, yang akan semakin memperparah kondisi kaum miskin kota.
“Pemkot Jakarta Timur, baik eksekutif maupun legislatif, harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada kaum miskin kota. Jangan menyepelekan penderitaan rakyat,” tegas Jansen.
Ia menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 secara jelas menyatakan “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Karena itu, negara—termasuk Pemerintah Kota Jakarta Timur—memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. (one/redaksi)
