Semarang, infojateng.id – Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW) terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo ikut buka suara terkait hal tersebut, Kamis (11/8/2022) malam.
Gubernur Ganjar Pranowo mengaku, masih menunggu perkembangan informasi terkait OTT tersebut. Menurutnya, ia telah berulangkali memperingatkan kepala daerah agar tidak terlibat dalam kejahatan korupsi. Bahkan, upaya agar mencegah adanya tindak korupsi juga sudah dilakukan.
“Kami menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah. Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan,” tegas Ganjar.
Ganjar menjelaskan, Jawa Tengah sudah bekerjasama dengan KPK dalam rangka pencegahan korupsi. Upaya memperi gatkan kepala daerah agar tidak terlibat korupsi juga sudah intensif dilakukannya.
“Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerja sama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, dalam setiap kegiatannya di Jawa Tengah, KPK tak hanya melakukan sosialisasi dan edukasi. Di dalamnya, terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah. Penekanannya, kontrol diri pada individu.
“Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah, pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri,” tegas gubernur.
Ganjar mengatakan, Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng. Hal itu dalam rangka penunjukan Sekertaris Daerah baru karena yang sebelumnya (MA) mengundurkan diri, setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.
“Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens, ya saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini,” tandasnya.
Ganjar belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT tersebut. Terkait OTT bupati di Gedung DPR, Ganjar mengatakan komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan seringkali berpotensi pada tindakan rasuah.
“Ini peringatan untuk semuanya, sudahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. Saya tidak tahu, mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan sudah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul, umpama mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya (potensi korupsi),” tandasnya.
Sebagai tambahan, informasi OTT terhadap Bupati Pemalang terjadi Kamis (11/8/2022) malam. Diberitakan, MAW terjerat OTT di Gedung DPR, Jakarta. Selain dia, KPK juga mengamankan puluhan orang lain.(redaksi)
