Pati, infojateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar rapat Paripurna terkait Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023, belum lama ini.
Pandangan umum fraksi yang disampaikan secara kolektif oleh Anggota Komisi C Ahmad Baidowi. Pandangan tersebut memuat sejumlah catatan serta masukan terkait kinerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) selama tahun 2023.
Dalam pandangan umum yang dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, memberikan catatan mulai dari pelaksanaan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, fasilitasi dan pembinaan pemdes, penganggaran dan pembelanjaan APBD, bidang sosial budaya hingga kebencanaan di Pati.
Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menjelaskan, padangan umum fraksi yang disampaikan merupakan tindak lanjut dari pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Pati tahun 2023.
“Itu merupakan hak masing-masing fraksi. Misalnya dari PDI Perjuangan prinsipnya menerima Rancangan Pertanggungjawaban APBD Pati 2023. Kita terima, artinya terima penyampaiannya. Tapi akan tetap dibahas di tahapan berikutnya,” ucapnya.
Ketua DPRD Ali Badrudin mengatakan, dalam rapat Paripurna selanjutnya Pj Bupati Pati akan memberikan jawaban, yang kemudian akan dibahas pada Badan Anggaran (Banggar) karena nantinya akan dibentuk Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Pati 2023 ini.
“Jawaban dari Pj Bupati akan kami bawa rapat badan anggaran. Hasilnya nanti akan kita kirim ke masing-masing komisi sesuai dengan leading sektor masing-masing. Bila kurang jelas, kami izin komisi memanggil dinas terkait untuk memberikan laporan. Sehingga nanti muncul rekomendasi yang diharapkan supaya kinerja Pemkab Pati semakin baik di tahun selanjutnya,” pungkasnya.(redaksi/lut)
