Infojateng.id – Kegaduhan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden menuai tanggapan banyak pihak. Termasuk juga ketua DPR RI, Puan Maharani. Tanggapan tersebut disampaikannya di Senayan, Selasa, 19 April 2022.
Puan menanggapi terkait dilaporkannya Masinton Pasaribu oleh Relawan Indonesia Bersatu atau RIB ke Mahkamah Kehormatan Dewan. RIB merasa keberatan atas pernyataan frontal Masinton mengkritik Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan.
Perlu diketahui bahwa Luhut Merupakan salah satu tokoh yang paling lantang menyuarakan wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa presiden. Tentu saja ini mengundang berbagai pro dan kontra dari banyak pihak. Menimbulkan kegaduhan hingga mengundang tanggapan dari banyak pihak. Termasuk Puan Maharani.
Tanggapan Puan Maharani Terkait Laporan RIB
Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Puan Maharani. Antara lain :
Tanggal Pemilu Telah ditetapkan
“Seperti apa yang sama-sama kita ketahui bahwa presiden telah menyatakan bahwa proses tahapan pemilu tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan yaitu pemilu akan tetap dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024” Jelas Puan.
Dari penjelasan Puan ini sudah ditetapkan bahwa pemilu akan dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Berarti memang tidak ada penundaan pelaksanaan pemilu. Atau penambahan masa jabatan menjadi tiga periode seperti apa digaduhkan selama ini.
Mohon Agar Polemik Disudahi
Tidak hanya menjelaskan mengenai kapan waktu pemilu 2024 serentak dilakukan. Puan juga mengajak segenap masyarakat dan elemen pemerintahan untuk menyudahi polemik ini. “Saya rasa polemik terkait ditunda atau tidak ditunda dan lain sebagainya sudah kita sudahi saja.” Imbuh cucu Presiden Soekarno itu.
Pelantikan KPU dan Bawaslu Telah dilakukan
“Sekarang ini kita mulai tahapan pemilu kan KPU Bawaslu juga sudah dilantik. Sebagaimana diketahui bahwa pelantikan anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan 2022 – 2027 telah dilaksanakan pada tanggal 14 April 2022 di Istana Negara. Dan ini berarti ancang-ancang tahapan proses pemilu 2024 sudah mulai dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tuturnya.
Tahapan Pemilu Mulai dilaksanakan
Tahapan pemilu secara resmi akan dimulai pada Juni 2022. Atau sekitar 20 bulan sebelum dilakukannya proses pemungutan suara. Setelah pelantikan anggota KPU dan Bawaslu, maka segera dilakukan berbagai agenda rapat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
“Anggota KPU dan Bawaslu yang baru sudah dilantik dan mulai melakukan rapat-rapat di DPR sesuai dengan mekanismenya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada,” pungkas Puan Maharani mengakhiri penjelasannya pada Media.
Presiden Menolak Penundaan Pemilu
Wacana tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden memang sempat santer digaungkan oleh beberapa elite politik. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan.
Dari wacana inilah akhirnya menuai banyak polemik di berbagai lapisan masyarakat. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Menimbulkan kegaduhan baik di masyarakat maupun di kalangan orang-orang pemerintahan itu sendiri.
Pihak Istana Negara merupakan salah satu elemen yang tidak setuju dengan wacana tersebut. Penolakan tersebut disuarakan langsung oleh Presiden Jokowi dan diikuti oleh petinggi istana lainnya. Termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto.
Tidak hanya menolak wacana penundaan pemilu saja.
Presiden Jokowi juga meminta agar pembantu-pembantunya di pemerintahan tidak ikut aktif mengembangkan wacana penambahan masa jabatan menjadi tiga periode. Ini sejalan dengan tanggapan Puan Maharani untuk menyudahi polemik ini. (redaksi)
