Semarang, infojateng.id – Progres intervensi penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) di Jawa Tengah menunjukkan grafik yang bagus dan terus menurun.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo optimis kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah pada 2024 sesuai target Presiden Joko Widodo, yakni nol persen atau mendekati nol.
Hal itu mengemuka saat Ganjar memimpin rapat intervensi PKE bersama pemerintah daerah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (14/8/2023).
“Masih ada banyak ya, maka hari ini kita rapatkan bagaimana menurunkan angka kemiskinan ekstrem kita. Datanya ini bagus ya, kita membuat cara ekstra, kita coba intervensi yang ekstrem ya,” kata Ganjar.
Ganjar menjelaskan, berdasarkan grafik intervensi PKE per tanggal 13 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB, progresnya bagus.
Dari data itu, lanjut dia, diketahui stunting dan disabilitas berhasil diintervensi 100 persen. Dua klaster itu termasuk yang paling cepat terintervensi.
“Stunting dan disabilitas itu semua bisa kita intervensi 100 persen, khususnya untuk yang miskin ekstrem,” jelasnya.
Klaster berikutnya yang sudah banyak terintervensi adalah angka tidak sekolah untuk anak di keluarga miskin ekstrem.
Ia merinci, sebanyak 10.948 anak atau 72,1 persen telah mendapatkan intervensi. Sisanya, masih ada 4.242 anak usia sekolah atau 27,9 persen yang belum terintervensi.
“Kedua, angka tidak sekolah. Ini saya minta untuk dicari dan tadi nemu banyak daerah yang ketika lulus SMP mau ke SMA atau SMK atau MAN itu nggak ada sekolahnya. Maka tadi, apakah sekolah virtual, apakah kemudian satu atap, ini banyak cara yang mesti kita selesaikan. Saya sarankan kalau nggak ya jadi anak asuh, dibawa ke tempat yang ada, terus kita biayai. Apakah itu beasiswa atau gotong royong,” paparnya.
Selanjutnya, yang menunjukkan grafik bagus dalam progres intervensi PKE terdapat pada klaster tidak bekerja. Ada sekitar 23.589 jiwa yang sudah mendapat intervensi dan sudah bekerja.
Sisanya, imbuhnya, sekitar 40.089 jiwa masih masuk dalam daftar intervensi dan akan diberikan pelatihan agar siap bekerja.
“Tidak bekerja angkanya juga bagus ini diintervensi. Ada yang kita latih, ada yang kemudian kita dorong dan bantu untuk bisa bekerja di perusahaan,” jelasnya.
Progres intervensi untuk jamban bagi keluarga miskin ekstrem juga terus menurun angkanya. Saat ini sebanyak 13.993 rumah telah memiliki jamban. Sisanya masih ada sekitar 15.574 rumah yang harus diintervensi.
“Jamban juga bagus ini, turun terus angkanya. Sumber air ini agak kesulitan di beberapa daerah remote, maka tadi di daerah ada yang bilang mencari ‘dukun air’. Apakah dengan teknologi atau orang yang paham di desa,” katanya.
Sementara, untuk angka yang masih membutuhkan banyak intervensi adalah RTLH dan listrik yang menurut Ganjar juga akan terus digenjot untuk RTLH. Selama ini gotong royong yang dilakukan menunjukkan grafik penurunan yang bagus.
Adapun untuk kebutuhan intervensi listrik ini juga masih banyak. Saat ini, data yang sudah diintervensi sebanyak 3.283 rumah tangga dan masih ada sekitar 12.596 rumah tangga yang menunggu untuk diintervensi.
Untuk klaster ini, kata Ganjar, dibutuhkan kerja sama dengan PLN, karena ternyata masih ditemukan adanya data yang tidak sinkron.
“Terakhir tertinggi itu listrik ternyata. Listrik itu urusannya dengan PLN maka ada data yang tidak sinkron antara data yang masuk di DTKS dengan yang harus diintervensi. Maka saya sampaikan, yuk kita carikan cara yang lain saja. Kalau perlu ditempeli dengan tenaga surya yang penting di tempat itu ada,” terangnya.
Berdasarkan data itu, Ganjar mendorong adanya kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dan kabupaten. Di mana ada tempat yang masih terdapat kemiskinan ekstrem agar melakukan percepatan.
“Saya dorong di tahun 2024, karena target dari Presiden Jokowi musti turun kemiskinan ekstremnya menjadi nol persen. Kalau saya bilang mendekati nol, itu bisa kita kejar,” ungkapnya.
Untuk dapat mencapai target itu, Ganjar menyampaikan masih ada dua kesempatan menggunakan anggaran, baik di Pemprov maupun di Pemkab. Yaitu APBD perubahan tahun ini dan APBD murni 2024.
Ia juga menekankan agar bantuan dari Pemprov Jateng kepada kabupaten atau desa untuk dikonsentrasikan pada penanganan kemiskinan ekstrem.
“Sudah saya sampaikan bantuan keuangan dari provinsi ini akan kita dorong untuk pengentasan kemiskinan. Jadi nanti teman-teman di kabupaten/kota minta tolong bantuannya diarahkan ke sana. Programnya sudah ada, tinggal konsentrasi dan datanya saja biar fix,” pungkasnya. (eko/redaksi)
