Jepara, Infojateng.id – Seluruh camat, lurah, dan petinggi se-Kabupaten Jepara mengikuti Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Desa di Pendopo Kartini, Jumat (17/11/2023).
Hadir mewakili Penjabat (Pj) Bupati Jepara Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Jepara Edy Marwoto, Anggota Komisi XI DPR RI Fathan, Inspektur Utama BKKBN Ari Dwikora Tono, Kepala BPKP Jawa Tengah Tri Handoyo, Kepala KPPN Kudus M. Agus Lukman Hakim, dan perwakilan Forkopimda.
Dalam sambutannya, Edy Marwoto meminta kepada seluruh petinggi yang hadir untuk memiliki kesamaan persepsi dalam pengelolaan keuangan desa guna mendorong peningkatan pendapatan asli desa (PAD), peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, serta percepatan capaian program nasional.
“Ini penting sebab pagu dana desa (DD) dari APBN, dan bantuan dana desa yang bersumber dari kabupaten, provinsi, dan juga bantuan keuangan dari kementerian semakin meningkat tiap tahunnya,” kata Edy.
Ia menyebutkan pada tahun 2023 saja total pagu dana desa non BLT yang disalurkan sebesar Rp207,3 miliar. Hingga Oktober 2023 realisasi penyaluran ke rekening kas desa sudah mencapai sekitar 86% atau Rp178,6 M.
Sedangkan untuk pagu BLT DD sebesar Rp26,9 M sampai bulan Oktober 2023 tersalur Rp22 M atau 81,7%.
“Karena ini sudah masuk di ujung tahun 2023, maka saya minta agar mempercepat penyerapan anggaran DD, BLT DD, maupun bantuan keuangan dan segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaram tersebut,” tandasnya.
Edy berharap, anggaran tersebut ia harap digunakan sebagai instrumen percepatan penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, pemberdayaan masyarakat, dan program pembangunan desa yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dirinya meminta kepada seluruh camat dan petinggi agar penyaluran dana desa, BLT DD, dan bantuan keuangan lainnya dapat dipercepat pada akhir bulan ini.
Harapannya, di bulan Desember nanti seluruh laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat waktu.
“Tetap jaga transparansi dan akuntabilitas, berhati-hati dalam mengelola keuangan desa, namun jangan takut untuk menggunakannya. Sepanjang dana tersebut digunakan secara benar dan sesuai aturan peruntukkan maka semuanya akan baik-baik saja,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Fathan menerangkan pihaknya bersama seluruh mitra berkomitmen untuk mengkampanyekan good government mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa.
“Kami selalu memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan. Ini menjadi tugas kami di komisi XI untuk mencegah terjadinya fraud dalam pemerintahan terutama di tingkat desa,” ujar Fathan.
Ia berpendapat workshop semacam ini sangat penting sebab tugas berat yang diemban para petinggi dalam mengelola keuangan desa perlu diimbangi dengan pengetahuan pembuatan laporan dan pembukuan yang sederhana dan efektif.
“Untuk itu DPR meminta kepada penegak hukum agar prinsip-prinsip pencegahan didahulukan daripada penindakan,” terangnya.
Hal tersebut menurutnya merupakan tugas pemerintah demi tercapainya good government hingga ke tingkat desa. (eko/redaksi)
