Cilacap, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap menggelar Workshop Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) Tahun 2023 di ruang Jalabumi Setda Cilacap, Selasa (28/11/2023).
Kegiatan ini diikuti oleh anggota Tim JKPD, camat, dan perwakilan beberapa pelaku usaha gula coklat sukrosa di Kabupaten Cilacap.
Workshop ini bertujuan untuk menyosialisasikan rancangan peraturan bupati (raperbup) tentang Standardisasi Industri Gula Coklat Sukrosa yang sedang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
Raperbup ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman pembinaan gula coklat sukrosa dan pengawasan keamanan pangan, pengawasan air limbah, serta penerapan sanksi.
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Cilacap, Warsono, yang membuka acara tersebut, menekankan kepada pelaku usaha olahan pangan khususnya pelaku usaha gula coklat sukrosa untuk memproduksi pangan yang aman dan tidak mengejar keuntungan semata, tetapi harus ada unsur sosial dan ibadahnya.
“Pelaku usaha harus mengedepankan dampak ikutan dari produk yang dihasilkan, jangan sampai membahayakan konsumen. Produksilah pangan yang aman,” ujar Warsono.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dr. Pramesti Griana Dewi, mengatakan bahwa tujuan disusunnya Raperbup Standardisasi Industri Gula Coklat Sukrosa ini adalah memberikan pedoman standardisasi industri gula coklat sukrosa bagi pelaku usaha, menghasilkan produk gula coklat sukrosa yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, serta mewujudkan sistem produksi dan perdagangan gula coklat sukrosa yang jujur dan bertanggung jawab.
“Rancangan Perbup tersebut menyangkut ruang lingkup perizinan berusaha, persyaratan keamanan pangan, pengolahan air limbah, pengawasan mutu dan keamanan pangan, serta sanksi,” jelas dr. Pramesti Griana Dewi.
Sementara Plt Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dian Anggraeni, mengemukakan bahwa pengenaan sangsi administrasi dan pidana terkait dengan raperbup tersebut mengacu pada Perda nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
Menurut Dian, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan berusaha, penarikan produk dari peredaran, pencabutan perizinan berusaha, dan penutupan usaha.
“Sanksi diberikan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut,” ujar Dian.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa pelaku usaha yang dicabut usahanya dapat mengajukan lagi izin yang baru setelah melewati masa tenggang satu tahun.
“Saya berharap pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut sehingga dapat berusaha dengan aman dan nyaman,” tuturnya.
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Loka POM di Banyumas, Rahmat Hidayat, mengatakan bahwa latar belakang munculnya wacana penyusunan Raperbub Standardisasi Industri Gula Coklat Sukrosa,
“Itu kita lakukan karena munculnya isu gula coklat sukrosa yang menggunakan bahan tambahan pangan pengawet sufit, penggunaan molase sebagai bahan baku, dan penggunaan pewarna tekstil rhodamin B sebagai pewarna dalam gula coklat rafinasi,” beber Rahmat
Padahal, kata dia, pangan yang dikehendaki konsumen adalah sesuai dengan selera konsumen, aman dikonsumsi, bermutu, dan halal.
“Rancangan perbup ini untuk mewujudkan kepastian hukum, memberikan pedoman berupa standardisasi supaya pangan yang diproduksi khususnya gula coklat sukrosa adalah pangan yang layak, bermutu, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan tuntutan konsumen,” tandasnya.
Dia berharap, kedepan, para pelaku usaha dapat berproduksi dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. (eko/redaksi)
