Jakarta, infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meraih predikat terbaik pada Program Unggulan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024.
Penghargaan dengan kategori Provinsi se-Indonesia, dari Kemenko Perekonomian RI dan Bank Indonesia, melalui Program Jateng Gayeng Cashless Payment itu merupakan keberhasilan Jateng, dalam mengakselerasi digitalisasi keuangan daerah.
Penghargaan diterima Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, saat Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024, Senin (23/9/2024) lalu.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Sanadi menyampaikan, Jateng Gayeng Cashless Payment merupakan program yang memfasilitasi transaksi nontunai, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Tentunya, ini untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta SKPD, dalam belanja APBD. Selain itu, transaksi yang terhistori secara digital, dapat mempermudah dalam pelaporan keuangan,” ujar Sanadi, seusai penerimaan penghargaan.
Ditambahkan, perkembangan digitalisasi saat ini menjadi tuntutan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk Jawa Tengah.
Menurutnya, sistem transaksi berbasis digital, memberikan keunggulan dalam pelaporan keuangan yang lebih akurat dan transparan.
Sanadi berharap, program digitalisasi keuangan daerah dapat terus berkembang, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengelolaan keuangan yang akuntabel, transpatan, efektif, dan efisien.
“Semoga ke depannya Pemda Jateng dapat memberikan lebih banyak inovasi digital keuangan, sehingga bisa memberikan pilihan dalam pelayanan di masyarakat Jawa Tengah,” imbuhnya.
Tak hanya Pemprov Jateng, Kota Semarang juga mendapatkan penghargaan Program Unggulan terbaik P2DD kategori Kota melalui Program Gerakan Transaksi Elektronifikasi Kota Semarang (Gesit).
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya akan terus mendorong digitalisasi daerah, karena transformasi digital adalah syarat untuk Indonesia bisa maju secara merata.
Oleh karena itu, APBN terus mendorong dan mendukung pembangunan infrastruktur digitalisasi, termasuk transaksi keuangan, baik di pusat, kementerian/lembaga, maupun daerah.
“Dalam hal ini, kita terus mengembangkan teknologi informasi pengelolaan perpajakan daerah secara bersama-sama, dan ini akan terus meningkatkan kemampuan kita, di dalam meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah sendiri, maupun antara pemerintah pusat dan daerah,” Sri Mulyani. (eko/redaksi)
