Semarang, Infojateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin memaparkan sejumlah kerentanan provinsi tersebut akan kebencanaan, sejalan dengan perubahan iklim yang belum teratasi.
Khusus di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jateng paling rentan terhadap bencana hidrometeorologi, di antaranya penurunan tanah yang memicu rob, dan abrasi, hingga banjir.
Paparan itu disampaikan di hadapan para peneliti dari dalam dan luar negeri, serta mahasiswa, saat membuka Konferensi U-Plan Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Lantai 3 Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Selasa (22/4/2025).
“Perubahan iklim tidak bisa kita hindari, akan tetapi kita perlu adaptif. Dan yang peling penting bagaimana perubahan iklim ini bisa kita sikapi,” kata Yasin.
Yasin memerinci, berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akibat perubahan Iklim, Jawa Tengah berpotensi mengalami kerugian ekonomi sebanyak Rp14,90 Triliun dalam kurun waktu 2020-2024.
Rinciannya, sektor kelautan sebesar Rp29 miliar, pesisir Rp893 miliar, air Rp301 miliar, pertanian Rp11,09 triliun, dan kesehatan Rp2,59 triliun.
Salah satu adaptasi perubahan iklim yang telah dilakukan yakni, program desalinasi yakni menyediakan kebutuhan air bersih dari penyulingan air asin di permukaan.
Program tersebut belum lama dimulai menggandeng Universitas Diponegoro (Undip) di sejumlah kabupaten/kota di Pantura Jateng, seperti Pekalongan dan Demak.
Taj Yasin bilang, upaya itu ke depan diharapkan mampu mengurangi penggunaan air tanah berlebih di wilayah Pantura Jateng sehingga memicu penurunan tanah.
Terlebih semakin banyaknya industri yang tumbuh di wilayah tersebut, yang akan banyak butuh air bersih.
Lebih lanjut dia mengajak para peneliti untuk memberikan resume hasil dari Konferensi U-Plan 2025
bertema ‘Penataan Ruang dan Perubahan Iklim di Jawa Tengah: Keterhubungan Antara Regulasi dan Masalah Perubahan Iklim’ kepada Pemprov Jateng.
“Supaya itu akan jadi pijakan kami dalam mengambil kebijakan tentang perubahan iklim ke depan,” ujar sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu.
Pemprov Jateng, sambung dia, mempunyai kerangka rekomendasi penanganan isu banjir di Jateng yag dibagi ke dalam 4 (empat) klaster strategi.
Pertama, yakni adaptasi kawasan dan kewilayahan di pantura (pemisahan zona basah dan kering), yaitu adaptasi kewilayahan (spasial tata ruang) dan adaptasi kawasan melalui perumusan strategi penghidupan yang berketahanan (adaptif).
Klaster strategi kedua yakni, pengendalian banjir melalui infrastruktur pengurangan daya rusak air pada kawasan Pantura, meliputi pembangunan infrastruktur fisik/hard Infrastructure, infrastruktur sistemik/soft infrastructure.
Klaster strategi ketiga, yakni manajemen sumber daya air melalui infrastruktur sumber daya air dan konservasi huluhilir berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui penguatan struktur wilayah sungai (WS) dan rehabilitasi dan konservasi DAS.
Selanjutnya klister strategi keempat, yakni penguatan sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas institusi dalam penurunan risiko bencana, yaitu pelibatan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko.
Lebih lanjut, sejauh ini dari sisi kebijakan, Pemprov Jateng telah menyusun sejumlah dokumen penting seperti Perencanaan Rendah Karbon (2022) dan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (2023), yang sedang dalam proses penetapan Peraturan Gubernur.
Dalam dokumen Adaptasi Perubahan Iklim, wilayah pesisir utara Jawa Tengah menjadi fokus utama.
Hal itu melihat kondisi Pantura punya tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan daerah Pantai Selatan (Pansela) dan wilayah tengah.
Di samping itu, dari sisi kebijakan penataan ruang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.
Di dalamnya telah mempertimbangkan dan mengatur upaya mitigasi dan adaptasi 7 terhadap dampak perubahan iklim.
Salah satu poinnya, terdapat landasan kebijakan tentang pelestarian kawasan lindung untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. (eko/redaksi)
