Semarang, Infojateng.id – Sekolah Antikorupsi “Ngopeni Lan Nglakoni Desa Tanpo Korupsi” yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendapatkan apresiasi dari para kades.
Bahkan, berharap kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan sampai di tingkat kabupaten.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Sidowangi, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Muji Subagyo, saat ditemui di sela acara Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri, Kota Semarang, Selasa (29/4/2025).
“Menurut saya bagus, ini terobosan soal pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh Gubernur Ahmad Luthfi. Tapi saya berharap tidak berhenti sampai di sini saja. Kalau bisa ini bisa berkelanjutan di tingkat kabupaten,” kata Muji.
Harapan agar dilakukan program serupa di tingkat kabupaten, lanjut Muji, agar kepala desa-kepala desa bisa lebih tertampung dan efektif, sehingga lebih mengerti secara detail mengenai desa antikorupsi.
Saat ini kepala desa dituntut lebih hati-hati dalam menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat provinsi, dan kabupaten. Tidak bisa seperti saat awal-awal dana desa itu digelontorkan oleh pemerintah.
“Tidak semua kepala desa itu berangkat dari pendidikan yang sama, sehingga dengan adanya Sekolah Antikorupsi ini semua konsep bisa diketahui. Bahwa ada celah-celah yang selama ini atau sebelum jadi kepala desa itu tidak saya ketahui tentang aturan, terutama pembangunan di desa, sekarang jadi tahu,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Cipto Teguh Wibowo mengatakan, Sekolah Antikorupsi yang digagas Ahmad Luthfi sangat menarik.
Kegiatan ini memacu kinerja kepala desa agar sangat hati-hati karena ada aturan-aturan.
“Alhamdulillah ada Sekolah Antikorupsi ini. Sangat bermanfaat karena kita tahu mana pos-pos yang sebenarnya (penggunaan Bankeu),” kata Cipto.
Cipto menegaskan, selama ini ada kendala terkait proses administrasi. Sebagai contoh untuk mencairkan dana desa dibutuhkan faktur dari perusahaan yang modalnya tinggi. Belum lagi ada aturan yang berubah-ubah.
Terakhir tentang ketahanan pangan yang seharusnya sudah dicairkan tetapi sampai sekarang belum bisa karena ada perubahan aturan sehingga harus mengambil pos kegiatan lain.
“Mohon kepada pemerintah provinsi untuk dipermudah sehingga bisa lebih enak. Ini mau swakelola susah karena harus mencari faktur pajaknya, tidak bisa keluar,” ujarnya.
Terkait praktik dari pihak luar yang mencoba mengintervensi atau bermain-main, Cipto mengatakan selama ini tidak ada di daerahnya.
Menurut dia, itu karena kepala desa di daerah Cilongok tidak memiliki banyak uang.
“Oknum ormas di daerah saya aman. Tidak ada (yang datang minta). Tahu sendiri di Cilongok kadesnya mlarat kabeh, apa yang mau diminta. Ada istilah di tempat kami, ‘Golek jeneng, aja golek jenang.’ Artinya golek jeneng sing apik kanggo anak putu, aja golek jenang ning desa mengko dadi dipenjara. Begitu,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Sekolah Antikorupsi ini diikuti oleh 7.810 kepala desa. Ini adalah upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Pemateri ada dari KPK RI, BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian Polda Jawa Tengah.
Upaya pencegahan korupsi di Jawa Tengah sudah ada buktinya. Di mana sudah ada 30 Desa Antikorups.
Ahmad Luthfi menyebutkan ada 297 desa yang sedang diajukan Desa Antikorupsi di Jawa Tengah.
“Artinya ini adalah upaya agar pembangunan yang leading sektornya di desa nanti betul-betul tepat sasaran karena membangun provinsi itu besar. Jateng itu besar. Dari mana kita bangun, adalah dari desa itu sendiri. Di sana ada potensi desa, wisata desa, lumbung pangan desa, semuanya ada di desa,” kata Luthfi. (eko/redaksi)
