Semarang, infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta para senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ikut mengawal aspirasi dari masyarakat Jateng soal penanganan banjir dan rob pada mayoritas kabupaten/kota di Pantura.
Ahmad Luthfi berharap pembangunan giant sea wall diprioritaskan di Jateng. Hal itu melihat tingkat keparahan akibat rob yang terjadi di Pantura Jateng.
Demikian disampaikannya saat rapat kerja bersama senator dari Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis (3/7/2025).
“Masyarakat kami teriak dan nangis, Pak. Di Jateng baru giant sea wall di Demak (Semarang-Sayung) yang sedang dibangun. Sementara wilayah kami yang lain itu belum,” kata Ahmad Luthfi.
Seperti diketahui, pemerintah pusat saat ini sedang membuat tanggul laut atau giant sea wall untuk mengatasi banjir rob di sepanjang pesisir pantai Utara pulau Jawa.
“Kami ingin dikawal betul. Kalau perlu kebijakan Bapak Presiden RI agar diizinkan, (bangun) giant sea wall itu berangkatnya jangan dari Jakarta. Bangun dari Brebes dan wilayah lainnya di tempat kita, Pak,” kata gubernur.
Rapat tersebut untuk menampung aspirasi penanganan banjir dan rob di wilayah Pantura Jateng, sebagaimana pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor I tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Provinsi Jateng.
Luthfi menjelaskan yang telah dilakukan Pemprov Jateng dengan melibatkan organisasi pemerintah daerah (OPD) dan lintas instansi terkait penanganan dampak banjir dan rob di Jateng.
Dikatakan, khusus di Sayung dan wilayah kecamatan lain di Kabupaten Demak, OPD membagikan pompa-pompa air, program rumah apung, pengecekan kesehatan gratis, penyaluran sarana prasana pendidikan di sekolah, dan lain lain.
Pemprov Jateng juga segera mengajukan desain hybrid sea wall dari Universitas Diponegoro (Undip), yakni tanggul laut perpaduan beton ringan berbasis alam dengan konservasi.
Targetnya rehabilitasi mangrove akan mengembalikan ekosistem alami pesisir yang mampu menahan abrasi.
Hybrid sea wall sekaligus terintegrasi dengan sistem polder, dan normalisasi sungai-sungai di Demak.
Estimasi nilai anggaran untuk proyek itu senilai Rp 1,7 trilliun, dengan prediksi panjang pekerjaan diharapkan mencapai 20-30 km dari Kecamatan Sayung, Demak-Kecamatan Kedung, Jepara.
Selain itu, ada program ‘Mageri Segoro’ dengan target menanam mangrove atau bakau sebanyak 1,5 juta yang diprediksi menjangkau lahan seluas 150 hektare.
Gubernur juga mendorong betul, agar pemkab dan pemkot menyediakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis air permukaan.
Hal itu sebagai upaya mengurangi penggunaan air tanah oleh masyarakat maupun industri.
Ketua Komite II DPD RI, Abdul Kholik, mengatakan, rapat bersama para senator tersebut mengundang instansi dari pemerintah pusat untuk membahas persoalan di Jateng.
Adapun kaitannya dengan perumahan dan pemukiman. Secara spesifik untuk penanganan kepada masyarakat terdampak korban banjir dan rob.
“Tadi banyak sekali usulan dan solusi. Intinya kami ingin fokus juga solusi-solusi rob yang secara nasional kebijakannya kita akan kawal. Mulai giant sea wall, kolam retensi, kemudian program-program lain kita akan kawal,” kata Abdul Kholik.
Perwakilan warga terdampak banjir dari Pondok Pesantren Raudhatul Solihin Loireng, Kecamatan Sayung, Demak, Muhammad Abdul Qodir mengatakan, besar harapannya agar realisasi penanganan banjir dan rob terealisasi konkret apapun solusinya.
“Harapannya pemerintah turun tangan ambil langkah konkret menyelamatkan ribuan jiwa warga Sayung. Pemerintah segera mengambil langkah-langkah yang bisa menciptakan papan dan lingkungan yang nyaman untuk kehidupan kami,” kata Abdul Qodir.
Abdul Qodir, juga menggaris bawahi pengambilan air tanah yang masif oleh industri yang berada di Demak. Dampaknya penurunan tanah, dan banjir di perkampungam di sekitar industri yang wilayahnya cekungan.
Dia ingin pengawasan dari pemerintah agar industri tak masif melakukan pengambilan air tanah.
Selain itu, pengawasan agar limbah tak mencemari lingkungan sekitar yang menimbulkan bau tak sedap.
Bahkan, lanjutnya, masuk ke rumah warga yang tidak mampu meninggikan rumah karena banjir dan rob.
Dijelaskan, dalam rapat tersebut DPD RI juga mengundang perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DI Yogyakarta, sejumlah bupati/walikota/perwakilan di Pantai Utara (Pantura) Jateng, perwakilan masyarakat dan lain-lain. (eko/redaksi)
