GROBOGAN – Penggunaan teknologi digital saat ini bukan sebatas membantu kebutuhan pribadi, tetapi juga dalam hal pelayanan publik. Oleh sebab itu selain memperbarui teknologi kecakapan dalam pengoperasian dan pemanfaatannya juga perlu dimaksimalkan.
Tema digitalisasi pelayanan publik tersebut menjadi tema yang dibawakan dalam webinar literasi digital di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Jumat (25/6/2021) oleh narasumber pilihan: Ryan Sugiarto, Nuzran Joher, Heru Prasetya, dan Thobrani serta key opinion leader (KOL) Rinni Wulandari dan moderator Triwi Dyatmoko.
Program literasi digital tersebut telah diluncurkan Presiden RI Joko Widodo sejak Mei 2021 dengan tujuan untuk mendukung percepatan transformasi digital dalam mencapai masyarakat yang cakap digital. Adapun para narasumber menyampaikan materi dengan berpegang pada empat pilar literasi digital: budaya bermedia digital (digital culture), aman bermedia (digital safety), etis bermedia digital (digital ethics), dan cakap bermedia digital (digital skills).
Salah satu narasumber, Thobrani, menyampaikan bahwa dalam hal pelayanan publik di Kabupaten Grobogan, pemerintah telah melakukan terobosan dengan memanfaatkan teknologi digital. Contohnya layanan hotline Grobogan Siaga yang lebih terbuka dalam menerima laporan dari masyarakat jika ada suatu peristiwa atau kejadian. Selain itu juga lebih informatif dengan menyediakan infografis perkembangan kasus Covid-19, serta lebih praktis dalam hal administrasi pembayaran tagihan penggunaan air dan sebagainya.
Menurutnya, pemerintah berbasis digital adalah cara untuk terus mendorong kemudahan akses pelayanan publik. Peralihan teknologi juga hendaknya dibarengi dengan kecakapan digital oleh sumber daya manusianya.
“Pemerintah selalu mengadaptasi dan mengadopsi perangkat-perangkat fisik termasuk teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi digitalisasi harapannya bukan hanya beralih teknologi, tetapi juga paradigma pelayanan publik yang bergerak ke pelayanan yang lebih mudah,” ujar Thobrani dalam paparannya.
Dalam kesempatan tersebut Thobrani juga memberikan masukan terkait kecakapan digital yang hendaknya dimiliki oleh pemerintah.
“Salah satunya adalah pemanfaatan dompet digital dan transaksi digital yang aman untuk menghindari kegiatan transaksi yang merugikan. Kemudian sistem e-voting dalam pemilu jika Pemkab Grobogan mampu menerapkan ini akan banyak memberikan kemudahan dan efisiensi,” imbuh Thobrani.
Menurutnya menguasai kecakapan digital adalah bagaimana teknologi digital bukan hanya soal penambahan teknologi, tetapi bagaimana memahami ekosistem digital. Mengetahui dan memahami mesin pencarian, memaksimalkan tanda pagar, serta aplikasi percakapan dan media sosial menjadi tempat interaksi antar masyarakat yang memudahkan.
“Sedangkan hal yang mendesak yang perlu dilakukan dalam pelayanan publik diantaranya penggunaan layanan digital yang nyaman di ruang publik, digitalisasi dalam dunia pendidikan, kemudian pelayanan untuk kelompok rentan serta digital untuk bidang keagamaan, keyakinan, dan kepercayaan,” pungkasnya. (*)
