Batang, infojateng.id – Sekretariat DPRD Kabupaten Batang berhasil mempertahankan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menjadi yang terbaik tingkat nasional dengan kategori Sekretariat DPRD atau Ekaacalapati dengan torehan skore 94.
Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna Loely sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja terbaik dalam pengelolaan JDIH 2022 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, selasa (18/10/2022).
Tidak hanya Sekretariat DPRD, Bagian Hukum Setda Batang kembali memperoleh pengelolaan JDIH terbaik nasional ketiga kalinya di peringkat empat kategori Pemerintah daerah kabupaten.
“Alhamdulillah tahun ini Kabupaten Batang mampu meraih JDIH Award di dua Organisasi Perangat Daerah (OPD) yang menempati posisi terbaik nasional, pertama untuk Sekretariat DPRD dan terbaik keempat untuk Bagian Hukum Setda Batang yang sudah tiga kali meraih penghargaan terbaik nasional,” kata Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat ditemui di kantornya, Rabu (19/10/2022).
Lani berharap penghargaan ini ke depan bisa semakin lebih baik dan terus muncul inovasi-inovasi baru dengan memanfaatkan dan mengikuti perkembangan informasi teknologi.
“Perkembangan Informasi Teknologi (IT) itu terus mengalami kemajuan. Maka kita harus terus berinovasi di era digital. Oleh karena itu, layani masyarakat berkaitan informasi dan dokumen bidang hukum dengan mudah, cepat, dan akurat,” jelasnya.
Atas prestasi itu, Lani mengapresiasi kinerja jajaran birokratnya yang telah berhasil meraih prestasi yang cukup membanggakan bagi Kabupaten Batang.
“Prestasi JDIH Award harus kita pertahankan dan terus edukasi masyarakat terkait hukum dan permudah masyarakat mengakses informasi produk hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Batang, Bambang SS, menyatakan keunggulan laman JDIH sangat mudah diakses oleh masyarakat luas. Tidak hanya itu, kegiatan yang ada di DPRD juga terdokumentasi rapi dan baik.
Lalu, lanjut dia, memiliki sarana prasaran perpustakaan DPRD, meskipun belum begitu bagus tapi dinilai bagus oleh tim juri.
“Menurut penilaian dari pusat, pengelolaan JDIH DPRD Batang itu sudah layak menjadi yang terbaik. Seperti produk hukum maupun risalah-risalah keputusan DPRD,” ungkap Bambang.
Kepala Bagian Hukum Setda Batang Siti Ghoniah menambahkan, ada beberapa poin penilaian. Seperti terkait sarpras dan SDM, organisasi, koleksi, inovasi, teknis pengelolaan, dan pemanfaatan TIK.
“Salah satu yang menjadi poin plus dari Kabupaten Batang yakni adanya beberapa program inovatif. Seperti mengajak pihak desa dan mahasiswa serta masyarakat luas agar lebih melek produk hukum,” terang Siti.
Dijelaskan Siti. ada juga beberapa program yang dilaksanakan seperti inovasi tampilan dan laman agar mampu mengintegrasi laman produk hukum desa ke laman JDIH Kabupaten Batang.
“JDIH Pemkab Batang juga memuat produk hukum dari semua desa yang ada di Batang,” tuturnya.
Selain itu, ada program penulisan bidang hukum untuk mahasiswa dan masyarakat umum di Jawa Tengah sebagai upaya sosialisasi produk hukum dan mengenalkan JDIH Kab. Batang kepada masyarakat luas hingga warga binaan di Lapas Batang.
“Kita meraih penghargaan karena beberapa inovasi dan berbagai upaya peningkatan dan pengembangan pelayanan Jdih Kab. Batang kepada OPD dan masyarakat. Kami berusaha agar produk hukum di Kabupaten Batang dapat dikenal masyarakat luas,” ujarnya. (eko/redaksi)
