Jepara, Infojateng.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian secara langsung memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Inflasi yang dilaksanakan secara daring di Ruang Command Center, Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, Senin (13/2/2023).
Pertemuan tersebut membahas perihal penjelasan dari BPS mengenai tren kenaikan harga barang dan jasa, intervensi dan masukan untuk daerah dari Badan Pangan Nasional, berdasarkan hasil temuan lapangan satuan tugas (satgas) pangan, dan komitmen satuan TNI baik di pusat maupun daerah untuk membantu pemerintah mengendalikan inflasi.
Turut hadir Pj Bupati Jepara yang diwakili oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hartaya, Plt. Bappeda Kabupaten Jepara Hery Yulianto, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Siti Nurjanah beserta jajaran terkait.
Mendagri menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tren inflasi tahunan (Januari 2023 terhadap Januari 2022) masih terkendali di angka 5,28%. Adapun angka inflasi pada Januari 2023, inflasi bulanan (Januari 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 0,34%.
”Namun kita jangan berpuas diri, karena perintah beliau (Presiden Joko Widodo) untuk terus kita jaga. Karena memang dinamika global, internasional dan juga dalam negeri terutama berkaitan dengan cuaca dan lain-lain,” ujar Mendagri.
Dalam pembahasan, beberapa komoditas pada komponen harga bergejolak dominan menyebabkan inflasi awal tahun yaitu beras terutama beras medium dengan nilai andil sebesar 0,07%, cabai merah 0,04%, ikan segar 0,04%, dan cabai rawit 0,03%. Keempat komoditas tersebut relatif lebih tinggi dibanding inflasi bulan lalu.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia juga menyampaikan komoditas minyak goreng juga perlu mendapat perhatian.
Upaya yang diambil guna menyeimbangkan harga komoditas minyak goreng ini adalah dengan membatasi kuantitas penjualan minyak goreng curah di tingkat eceran sebesar 10 kilogram dan 2 liter Minyakita di tingkat eceran, melarang adanya -bundling atau pemaketan dalam menjual Minyak Goreng Rakyat dengan produk lain.
Selain itu, Kemendag bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 6.678 marketplace yang melanggar aturan penjualan Minyakita secara online.
Sebab, sebanyak 937 karton minyak dan 11.246 liter minyak telah diamankan dari penjual melalui media sosial.
Langkah yang ditempuh demi menekan laju inflasi diataranya dengan menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. (eko/redaksi)
