Pati, Infojateng.id – Hari ini akan ada gelombang demo besar-besaran diberbagai daerah, demo tersebut dilakukan oleh para Mahasiswa. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan mulai dari mahalnya minyak goreng, kenaikan pajak dan penundaan pemilu.
Di Kabupaten Pati misalnya, demo dilakukan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII ) Pati. Ahmad Rifai, Ketua PMII Pati, saat dikonfirmasi membenarkan jika melakukan turun aksi dengan dan akan menerjukan kurang lebih sekitar 200 Mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Kabupaten Pati. “Ya pak, akan ada aksi. Kita terjunkan sekitar 200 orang,” ujarnya.
Dalam tuntutan yang akan disampaikan, ada 6 poin tuntutan. Yakni menolak kenaikan harga BBM dan LPG, Menolak kenaikan harga bahan pokok, menolak PPN dan menolak wacana penundaan pemilu 2024.
Sebelumnya, aksi demonstasi besar-besaran oleh mahasiswa dari berbagai daerah sudah dilakukan dari tanggal 7,8, 10 dan puncaknya 11 April hari ini. Demo dikabarkan dari Pati, Rembang, Grobogan, Semarang, Bandung, Jambi, Jogja, Serabaya Sulawesi, Kalimantan, Jakarta dan berbagi kota-kota besar lainya.
Sementara itu, dikutib dari Republika.coid Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022, dengan mengedepankan pendekatan humanis.
Hal itu diinstruksikan Kapolri saat menggelar video conference bersama seluruh jajaran baik dari tingkat Mabes Polri Polda dan Polres jajaran.
“Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk untuk menyampaikan aspirasinya atau memberikan ruang demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan humanis harus terus dilaksanakan dalam mengawal aksi demonstrasi,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Ahad (10/4/2022).
Sigit memastikan, Polri memiliki komitmen dalam rangka menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, kata Sigit, Korps Bhayangkara berpegang teguh pada dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang (UU) soal kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga diberikan perlindungan secara universal.
Disisi lain, Sigit juga menegaskan, aparat kepolisian tetap akan menjalankan tugasnya dalam memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sebab itu, Sigit berharap, demonstrasi 11 April besok, juga diharapkan mampu menghormati dan menjaga kesucian serta kekhusyukan umat Islam yang sedang menjalani Ibadah Puasa Ramadhan.
Polri Diminta Tak Berlebihan dalam Pengamanan
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polri tidak berlebihan dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia hingga demonstrasi akbar protes Presiden Joko Widodo Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Nusantara (SI) di Jakarta, Senin (11/4) besok.
Tindakan berlebihan ini salah satunya adalah mengganti pasukan pengendalian massa (dalmas) dengan pasukan Huru Hara (PHH).
Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa menegaskan pergantian pasukan menjadi PHH justru dapat memicu gesekan dan akhirnya membuat bentrokan antara mahasiswa pendemo dengan aparat. PPH boleh turun bila situasi massa benar-benar chaos dan tak terkendali.
“Pasukan huru hara harus dihindari dan dijadikan upaya terakhir apabila situasinya tidak terkendali. Karena akan memicu gesekan-gesekan antara pengunjuk rasa dengan aparat pengamanan. Tidak jarang, hal ini menimbulkan kericuhan dan situasi chaos,” jelas Sugeng dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (10/4).
Sugeng mengingatkan aksi BEM SI 11 April merupakan kegiatan penyampaian pendapat yang dilindungi Undang-Undang dan Aparat Pemerintah termasuk Polri dan TNI wajib untuk melindungi dan mengamankannya.
Oleh karenanya, Polri sebagai garda di depan harus dapat menghargai hak warga, masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya melalui standar operasional prosedur (SOP) pengamanan yang baku. Sehingga, tindakan represif saat situasi di lapangan memanas harus dihindari dengan tetap mengedepankan pasukan dalmas. (redaksi)
