Demak, infojateng.id – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) RI menggelar bimbingan teknis program desa anti korupsi bagi pemerintahan desa di Jawa Tengah.
Kegiatan berlangsung di Balai Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Kamis (11/5/2023).
Kegiatan yang bertemakan “Mujudke Pamarintahan Lan Masyarakat Desa Berintegritas Kanggo Nggayuh Deso Sing Ora Korupsi” di hadiri Wakil Bupati Demak Ali Makhsun, Sekda Ahmad Sugiharto, Inspektorat Demak Kurniawan Arifandi serta para camat, kades se Kabupaten Demak, dan tokoh masyarakat.
Kemudian Narasumber dari KPK RI Friesmount Wongso bersama tim dan perwakilan Inspektorat Propinsi Jateng, Lilik Sugiarti Oskandar.
Wakil Bupati Ali Makhsun dihadapan peserta menyampaikan, bahwa korupsi adalah musuh negara dan musuh bersama, untuk itu acara bimtek ini sangat penting.
Dalam membacakan sambutan Bupati Eisti’anah, Ali Makhsun menyampaikan kegiatan ini sangat penting mengingat saat ini anggaran yang di gelontorkan ke desa semakin besar.
“Saya berharap melalui bimtek ini seluruh peserta dapat memahami aturan pengelolaan keuangan desa. Sehingga akan meminimalisasi berbagai resiko yang bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” terang Ali.
Lebih lanjut Ali menjelaskan, bahwa Pemkab Demak akan terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.
Salah satunya melalui aplikasi Desa Waskita. Melalui aplikasi ini, Pemkab Demak bisa memantau kepatuhan pemerintah desa dalam melaksanakan tahapan pengelolaan keuangan desa.
“Bahkan hasil penilaian dari aplikasi ini akan di sampaikan pada masyarakat melalui gelar desa Waskita,” tuturnya.
Sementara Ketua Tim KPK RI Friesmount Wongso mengatakan bimbingan teknis di lakukan di tiga (3) kabupaten di Jateng yakni Kendal, Batang, dan Demak.
“Ada pertanyaan ngapain kok KPK masuk desa, ada yang bisa jawab?,” tanya Friesmount Wongso.
Dikatakan, lanjut dia, semenjak tahun 2015 KPK merasa prihatin dengan dana desa yang bergulir ke desa yang tadinya hanya menerima puluhan, saat ini bisa memperoleh ratusan hingga miliaran. Namun saat melakukan pengadministrasian, administrasi desa kurang mumpuni.
“Itu jalan yang sudah jadi saja bisa di proses karena administrasi buruk lalu tidak bisa dibuktikan. Yang administrasi baik saja terkadang masih ada yang nilainya mahal, belum lagi ada KKN mungkin kades memberi setiap kegiatan pekerjaan kepada keluarga ini juga salah,” jelasnya.
Selanjutnya dalam paparanya Friesmoun Wongso menyebutkan data kasus korupsi di desa sebanyak 973 pelaku, 851 kasus yang melibatkan kepala desa dan perangkatnya kurun waktu 2015-2022. (eko/redaksi)
