Batang, Infojateng.id – Pengelolaan anggaran pemerintah desa, terutama transaksi keuangan nontunai, oleh perangkat desa se-Kabupaten Batang kini semakin cepat dan transparan, dengan aplikasi Siskeudes Link.
Selain meningkatkan efektivitas pelayanan, aplikasi tersebut juga meminimalkan segala potensi tindak penyelewengan anggaran desa.
Penjabat (Pj) Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki mengatakan, aplikasi tersebut telah diujicobakan sejak tahun 2023, dan diterapkan di 239 desa pada tahun ini.
Lani menjelaskan, adapun pemanfaatannya diperuntukkan pada seluruh anggaran yang masuk APBDes.
Hal itu disampaikannya pada acara peluncuran aplikasi Siskeudes Link, di Aula Kantor Bupati Kabupaten Batang, Senin (5/8/2024).
“Seluruh transaksi nontunai, pencairannya menggunakan aplikasi Siskeudes Link, agar lebih transparan, cepat dan mudah dipertanggungjawabkan. SDM sudah dibekali dan dipilih khusus yang membidangi teknologi informasi, sehingga meminimalisasi kesalahan,” tegas Lani.
Pj bupati memastikan, pada petugas admin aplikasi tersebut mampu menjalankan tugasnya, untuk membantu pelayanan transaksi nontunai karena telah diberikan pembekalan.
“Dari pihak Dispermades bersama Bank Jateng telah memberikan pelatihan bagi seluruh admin desa,” bebernya.
Ditambahkan, untuk menunjang kelancaran pelayanan, Diskominfo memastikan seluruh desa telah dijangkau sinyal internet, melalui program Merdeka Sinyal.
Sementara itu, Kepala Dispermades setempat, Rusmanto, menerangkan, sejumlah uji coba telah dilakukan selama November-Desember 2023.
“Alhamdulillah selama kurun waktu dua bulan, 90 persen transaksi keuangan desa dilakukan secara nontunai. Per 1 Januari 2024, semua transaksi keuangan desa sudah dilakukan secara nontunai dan hari ini kami resmikan penggunaannya,” terang Rusmanto.
Ia merinci, beberapa transaksi nontunai yang mulai dioptimalkan, antara lain pengadaan barang dan jasa yang langsung ditransfer ke rekening penyedia, pengelolaan Dana Desa, alokasi Dana Desa, bantuan keuangan, dan lainnya.
“Untuk standar harga barang, ada penyesuaian harga di tiap desa, dengan tetap ada pemantauan,” tandasnya. (eko/redaksi)
