Semarang, Infojateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyiapkan skema penerimaan siswa baru (SPMB) tahun 2025 dengan menggandeng sekolah swasta. Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan.
Wali Kota Semarang, Agustina, menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan. Untuk itu, pihaknya meminta Dinas Pendidikan Kota Semarang menyiapkan mekanisme agar siswa kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa mengakses pendidikan di sekolah swasta melalui beasiswa.
“Nanti misalnya SPP-nya dibayar Pemkot, tapi kita tidak bisa mengintervensi sekolah swasta. Maka dari itu, saya minta kepala dinas untuk meminta slot khusus bagi siswa kurang mampu dengan skema beasiswa. Harus ada gotong royong dalam hal ini,” ujar Agustina dalam acara Ngopi Bareng (Ngobrol Penting Bersama Stakeholder Pendidikan Kota Semarang) di Grand Edge Hotel, Jumat (7/3).
Lebih lanjut, Agustina menjelaskan bahwa salah satu program prioritas dalam 100 hari kepemimpinannya adalah menciptakan iklim penerimaan siswa baru yang lebih kondusif. Ia menyadari bahwa jika hanya mengandalkan daya tampung sekolah negeri, maka banyak siswa yang tidak tertampung.
“Sekolah swasta harus dilibatkan. Kalau melihat jumlah lulusan dan daya tampung sekolah negeri, jelas tidak sebanding,” tegasnya.
Menurut Agustina, salah satu alasan utama orang tua enggan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta adalah biaya yang tinggi. Oleh karena itu, Pemkot Semarang ingin menjadikan sekolah swasta sebagai mitra dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya melalui skema beasiswa bagi siswa kurang mampu.
“Saya yakin ada solusi. Masalahnya bukan di sekolah swasta, tapi di biaya yang mahal. Maka, pemerintah harus hadir dengan skema beasiswa agar anak tetap bisa sekolah,” tambahnya.
Dinas Pendidikan Kota Semarang, kata Agustina, saat ini tengah melakukan perhitungan kebutuhan anggaran serta pemetaan jumlah siswa kurang mampu yang berhak mendapatkan beasiswa. Ia memastikan bahwa pendanaan program ini tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga akan melibatkan bantuan dari pemerintah provinsi dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Sedang dihitung kebutuhannya. Kita tidak hanya mengandalkan APBD, tapi juga mencari dukungan dari provinsi dan CSR dari para pengusaha,” ujarnya.
Agustina menegaskan bahwa prioritas utama program ini adalah siswa dari keluarga miskin. Ia menegaskan tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena kendala biaya.
“Sekolah gratis yang sudah ada, kalau baik akan dilanjutkan, kalau kurang akan ditambah. Intinya, tidak boleh ada anak yang tidak sekolah hanya karena tidak mampu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun berbagai skema agar siswa kurang mampu tetap bisa mengakses pendidikan, meski tidak tertampung di sekolah negeri.
“Ada arahan dari Ibu Wali Kota. Jika tidak bisa masuk sekolah negeri dan berasal dari keluarga kurang mampu, maka bisa ke sekolah swasta dengan skema beasiswa,” ujarnya.
Menurut Bambang, saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan jumlah siswa yang membutuhkan bantuan. Skenario pendanaan juga disiapkan, tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga menggandeng pihak swasta melalui program CSR.
“Kami sudah petakan jumlah anak yang membutuhkan bantuan, dan skema pendanaan juga akan melibatkan CSR agar lebih optimal,” pungkasnya. (ery/redaksi)
