Semarang, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pembangunan wilayah 85 persen disandarkan pada investasi baik lokal maupun asing.
Adapun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menopang 15 persen.
Dia mengajak para pemangku kepentingan di wilayah, seluruh kepala daerah di Jateng, organisasi perangkat daerah (OPD), dan elemen terkait untuk menyamakan persepsi.
Demikian disampaikan Luthfi saat membuka Rapat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jateng, dalam rangka Capacity Building & Business Matching, di Hotel PO Semarang, Senin (14/4/2025).
“Ini kita brainstorming supaya investasi di wilayah kita berkembang,” kata Ahmad Luthfi.
Kegiatan itu menghadirkan kepala daerah atau se-Jateng atau perwakilannya, OPD terkait di lingkup Provinsi Jateng, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya Glen Askew.
Kemudian sebagai pembicara yakni Gita Wirjawan, sosok yang pernah menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2009-2012, dan Menteri Perdagangan (2011-2014).
Luthfi melanjutkan, setiap kepala daerah punya peran saling bekerja sama dalam mengawal masuknya investasi. Misalnya kerja sama antarwilayah di sejumlah eks karesidenan di Jateng.
Selain itu pengembangan dengan sistem wilayah, contoh antara Blora dan Rembang, dan lainnya.
“Hindari ego sektoral,” ujar Luthfi.
Gubernur mengakui, investasi di Jateng belum menyaingi wilayah provinsi lain di Pulau Jawa.
Akan tetapi, kata dia, serapan tenaga kerja di Jateng termasuk tinggi mencapai angka 400 ribu orang.
Angka itu muncul dari realisasi investasi di Jawa Tengah pada 2024 mencapai Rp 88,4 triliun, dengan 65.815 projek.
“Kalau perlu (investasi) pabrik biting-pun di Jateng dilayani, karena 85 persen pembangunan daerah dari investasi,” ujarnya.
Untuk memaksimalkan akselerasi investasi, dia menekankan OPD terkait terus meningkatkan layanan bagi masuknya investor.
“Juga tidak alergi kritik, karena itu sifatnya konstruktif membangun,” ucap gubernur.
Dia ingin kecepatan perizinan, pemangkasan birokrasi, hingga jangan ada kegiatan transaksional yang melanggar.
“Ada meja satu, meja dua, di bawah meja. No! Karena (perizinan) sekarang sudah online (daring),” kata mantan Kapolda Jateng tersebut.
Kemudian dari sisi tenaga kerja, kata Luthfi, Jateng tidaklah kekurangan. Ke depan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan-pelatihan lain akan digenjot.
Hal itu, untuk menyematkan keterampilan dan kemampuan calon tenaga kerja yang lebih adaptif pada bidang-bidang kebutuhan industri yang lebih terkini.
Pun dengan buruh, tidak boleh diposisikan sebagai alat produksi, atau pencari keuntungan semata.
“Akan tetapi elemen yang ikut duduk bareng (bersama pengusaha) ditengahi pemerintah,” katanya.
Dari sisi infrastruktur, Ahmad Luthfi menjelaskan, bila Pelabuhan Tanjung Emas akan direvitalisasi untuk menunjang kapasitas. Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani juga akan diusahakan berstatus internasional.
“Sudah ditandatangani Menteri Perhubungan,” ungkap Luthfi.
Sementara Kepala KPwBI Jateng, Rahmat Dwisaputra, menekankan, Forum Koordinasi antara Pemprov Jateng dan BI, itu dimaksudkan untuk merancang strategi investasi ke depan.
“Dalam tiga tahun terakhir, fokus industri pertanian dan sirkular ekonomi. Ini cocok, karena Jateng sebagai wilayah lumbung pangan,” kata Rahmat. (eko/redaksi)
