Semarang, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya perubahan pola kerja birokrasi dan penguatan pengendalian pembangunan di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Luthfi mengingatkan birokrasi tidak bisa hanya berorientasi pada eksekusi anggaran. Perlu terobosan, inisiatif, dan kesadaran kolektif untuk bekerja melampaui kebiasaan normatif.
Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Gedung B lantai 5, Gubernuran, Rabu (23/7/2025).
“Saya pingin para pengemban fungsi di tempat kita itu ada suatu perubahan. Kinerja kita itu berbasis anggaran, tetapi tidak cukup tanpa ada kesadaran dalam penyelesaian suatu birokrasi. Kita tidak akan punya hasil maksimal kalau hanya mengandalkan rutinitas,” ujar Luthfi.
Ia menekankan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus berani mengambil langkah kreatif, bahkan tanpa menunggu pagu anggaran.
“Tidak cukup hanya bicara pagu. Perlu terobosan kreatif dari masing-masing OPD. Evaluasi hari ini sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah orientasi hasil,” tegasnya.
Gubernur juga menyinggung pentingnya pemanfaatan aset daerah secara maksimal, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, serta menegaskan perlunya extra effort yang “tidak biasa”, namun tetap dalam koridor hukum.
Dia juga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dari 17 BUMD, 11 telah diaudit, dan sisanya ditargetkan rampung dalam tiga bulan. Ia menyoroti masih adanya BUMD yang merugi akibat ulah oknum.
“Saya tidak akan melihat sopo siro, sopo ingsun. Di sini berlaku equality before the law. Semua harus tunduk pada sistem merit, baik BUMD, BLUD, maupun Rumah Sakit,” ucapnya.
Evaluasi kinerja ASN menurutnya juga harus dilakukan maksimal setiap tiga bulan, dan sistem merit wajib diterapkan secara konsisten.
“Namanya azas responsibility of command. Saya sudah tekankan, tidak boleh di dinas kita itu “iku wonge gubernur, orang dekat gubernur”, nggak ada, begitu nyebut nama saya, coret! dan harus profesional,” tegasnya.
Gubernur Luthfi dengan tegas meminta seluruh kepala OPD dan pimpinan balai untuk bertanggung jawab penuh atas kinerja unit kerja masing-masing.
“Sebagai kepala dinas harus bertanggung jawab pada dinas yang saya pimpin. Jangan ada kerja-kerja sumbatan karena tidak ada tanggung jawab. Jangan biasakan yang biasa, biasakan yang benar. Biasanya itu belum tentu benar,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar anggaran tidak hanya dibelanjakan secara administratif, tetapi berdampak nyata di lapangan.
“Kami tidak ingin Jawa Tengah menjadi provinsi di antara Jawa yang paling buntil. Harusnya yang di tengah itu enak dan sejahtera. Saya pengin Jawa Tengah jadi pusar mengalahkan yg lain,” ujarnya.
Sementara Wagub Jateng Taj Yasin menambahkan, kepada para ASN agar meningkatkan kinerja yang sudah bagus.
Yasin melihat masih ada ketidaksinkronan antardinas. Dia menyebut, antardinas masih belum maksimal komunikasinya.
“Saling koordinasi. Ini udah sering saya lakukan, nggak usah sungkan. Saya tekankan ini,” tegas sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, memaparkan realisasi pendapatan daerah hingga akhir triwulan II 2025 mencapai Rp11,46 triliun atau 55,14% dari target.
Namun, belanja langsung baru menyentuh angka 39,06% karena sebagian besar proses pengadaan masih berlangsung, terutama untuk kegiatan yang baru dikontrakkan di pertengahan tahun. (eko/redaksi)
