Jepara, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah.
Penghargaan tersebut merupakan yang ke-14 kalinya secara berturut-turut yang diraih oleh Pemkab Jepara.
Hal tersebut diketahui saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun 2023.
LHP tersebut diterima secara langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Jumat (3/5/2024).
Turut mendampingi Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif, Sekretaris Daerah Jepara Edy Sujatmiko serta sejumlah pejabat instansi terkait.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Hari Wiwoho dalam sambutannya mengucapkan selamat atas opini WTP yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara.
Dirinya berharap agar LHP yang sudah disampaikan BPK dapat menjadi pendorong dan motivasi bagi Pemda untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Sementara Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta mengaku bersyukur dan menyambut baik atas prestasi opini WTP yang diraih Kabupaten Jepara sebanyak 14 kali berturut-turut.
Meskipun tahun ini WTP yang diraih yakni WTP dengan penekanan 1 hal. Ini menunjukkan jika kinerja dalam memberikan pertanggungjawaban dan menyusun laporan keuangan dilakukan dengan baik.
“Capaian ini merupakan bentuk kerjasama atau teamwork yang baik oleh jajaran Pemkab Jepara didukung oleh DPRD Jepara,” kata Edy usai penyerahan LHP.
Terkait adanya 1 hal penekanan, Edy menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti hal tersebut.
Dirinya langsung memerintahkan Sekda dan perangkat daerah terkait untuk langsung mengeksekusi arahan dan rekomendasi yang diberikan BPK.
“Ini (meraih opini BPK 14 kali berturut-turut) bukan merupakan hal yang mudah. Dalam perkembangan dan perjalanannya pasti ada dinamika-dinamika yang harus diikuti dan disesuaikan,” tandasnya.
Ke depan, dirinya berharap Jepara bisa terus memperoleh opini WTP yang menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Selain Pemkab Jepara, secara bersamaan Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga menerima LHP di hari yang sama. (eko/redaksi)
