Pati, Infojateng.id– Gagalnya transaksi jual beli tanah di kawasan Kampung Air, Kecamatan Juwana, pada 2023, kini mengarah pada dugaan serius. Adanya pembangkangan terhadap penetapan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum.

Sorotan mencuat setelah terbitnya surat keterangan kelahiran atas nama L oleh Sekretaris Desa, yang kemudian digunakan oleh F untuk mengurus akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dokumen tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk mengklaim hak atas tanah yang saat itu tengah diperjualbelikan ahli waris berinisial H dengan calon pembeli.

Padahal, jauh sebelumnya, pada tahun 2019, Pengadilan Agama Pati telah mengeluarkan penetapan ahli waris yang menyatakan bahwa ahli waris dari pemilik tanah dimaksud adalah H bersama ibu kandungnya berinisial S.

Baca Lainnya :

• Rumah Apung untuk Mak Jah, Penjaga Terakhir Mangrove Sayung0
• Bulog Pati Edukasi Rantai Pangan ke Siswa SMK, Antusias Kenali Proses Beras0
• Ratusan Massa Geruduk Kantor Bupati Demak, Ada Apa?0
• Resmi Beroperasi, SPPG Gayaman Sambungmacan Layani 993 Siswa0
• Asah Keterampilan Komunikasi dan Kenalkan Budaya Lewat Lomba Bertutur0

Fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa penetapan pengadilan yang sah justru seolah diabaikan, sementara dokumen baru dari tingkat desa bisa langsung dijadikan dasar klaim?

Dalam sistem hukum, penetapan ahli waris dari pengadilan memiliki kekuatan legal yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam menentukan hak atas suatu objek warisan. Jika muncul dokumen lain yang bertentangan atau tidak merujuk pada penetapan tersebut, maka patut diduga telah terjadi pengabaian terhadap produk hukum yang sah.

Lebih jauh, proses penerbitan surat keterangan kelahiran oleh pemerintah desa juga menjadi titik krusial. Apakah penerbitan tersebut telah melalui verifikasi mendalam, termasuk menelusuri adanya dokumen hukum sebelumnya seperti penetapan ahli waris?

Jika tidak, maka bukan hanya dugaan maladministrasi yang mengemuka, tetapi juga potensi terjadinya praktik yang mengarah pada pembangkangan terhadap putusan atau penetapan pengadilan.

Dampak dari rangkaian peristiwa ini sangat nyata. Notaris yang menangani transaksi memilih menghentikan proses setelah muncul klaim baru yang berbasis dokumen tersebut. Akibatnya, transaksi jual beli yang telah berjalan harus batal.

Sejumlah pihak menilai, kasus ini tidak boleh berhenti sebagai sengketa biasa. Perlu ada penelusuran menyeluruh untuk memastikan apakah benar telah terjadi pengabaian terhadap penetapan pengadilan, serta bagaimana dokumen dari desa bisa terbit tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang lebih tinggi.

“Kalau penetapan pengadilan saja bisa ‘dilewati’, ini berbahaya. Artinya ada celah serius dalam tata kelola administrasi dan penghormatan terhadap hukum,” ujar Ketua Grib Jaya Pati H. Rustam, yang selama ini memantau perkara tersebut.

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pemerintah desa terkait dasar penerbitan surat tersebut, maupun alasan tidak merujuk pada penetapan ahli waris yang telah ada.

Kondisi ini memicu desakan agar inspektorat daerah dan lembaga pengawas pelayanan publik turun tangan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman jika ditemukan indikasi pelanggaran lebih lanjut.

Jika benar terjadi pengabaian terhadap penetapan pengadilan, maka hal ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut wibawa hukum itu sendiri. (one/redaksi)